MA’RUF AMIN Siap jadi Juru Damai Konflik PKB dan PBNU

- Penulis

Rabu, 7 Agustus 2024 - 23:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wapres Ma'ruf Amin respons panas hubungan PBNU dan PKB. (CNNIndonesia/Sakti Darma)

Wapres Ma'ruf Amin respons panas hubungan PBNU dan PKB. (CNNIndonesia/Sakti Darma)

SuarIndonesia — Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyatakan bersedia menjadi juru damai bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang hubungannya kini sedang memanas.

Ma’ruf mulanya merespons soal rencana PBNU yang akan sowan menghadap dirinya menyangkut konflik antara organisasi tersebut dengan PKB.

“Kalau keinginan mereka (PBNU) itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia, bersedia tentu,” kata Ma’ruf di Bantul, DIY, Rabu (7/8/2024).

Alasan Ma’ruf bersedia lantaran urusan mendamaikan ini adalah perintah agama. Kedua, ia termasuk salah satu tokoh yang membidani lahirnya PKB. Kata Ma’ruf, dirinya pula yang menjadi Ketua Dewan Syuro PKB angkatan pertama.

“Tapi kalau hanya untuk nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya,” tegas Ma’ruf, seperti dikutip dari CNNIndonesia.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai, mencari solusi tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” sambungnya.

Perseteruan PKB dan PBNU makin memanas usai kedua pihak saling lempar pernyataan ke publik.

Baca Juga :   SURVEI INDEKS Kemerdekaan Pers, Posisi Teratas Diraih Kalsel Nilai 80,9

Situasi panas terjadi beberapa bulan terakhir. Cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.

Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi. Dia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama.

Sementara itu, Kemenag dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut adalah eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

PBNU kemudian membalas dengan membentuk Tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB. Gus Yahya mengibaratkan NU adalah pabrik mobil dan PKB adalah mobil hasil produksi yang cacat sistemnya. [*/UT]

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KASUS TPPU Febrie Adriansyah: Kejagung Periksa Tujuh Saksi
HARGA BBM dan LPG Subsidi Dipastikan tidak Naik
BGN Larang SPPG Gunakan Gas Melon dan Beras Subsidi
DIMUSNAHKAN Narkotika Senilai 33,8 Miliar, Selamatkan Hampir 300 Ribu Jiwa
KEMENKES Terapkan Efisiensi Pengadaan Obat dan Rombak Sistem Akreditasi RS
FEBRIE Adriansyah Ditahan Kejagung!
POLRI: Bhabinkamtibmas tidak Berwenang Pungut Pajak
KUNTADI Dilantik jadi Jampidsus

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:57

DIPANGGIL Gubernur Muhidin Jajaran PLN Daerah dan Pusat

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:44

DISITA Rokok Ilegal dan MMEA di Kalsel, Selamatkan Kerugian Negara 15 MIliar Lebih

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:26

RIBUAN Ekor Ayam Mati Gegara Listrik Padam, Peternak Ancam Buang Bangkai ke Kantor PLN

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:09

PROPAM Polda Kalsel dan POM TNI Sidak Kelengkapan Anggota Polri di Jalan Raya

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:49

CEGAH KARHUTLA, Warga Diminta Doa Bersama Minta Hujan

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:43

BELANJA DAERAH Diproyeksi Melonjak 10,504 Triliun, DPRD Kalsel Kawal APBD Perubahan 2026

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:33

MAKLUMAT Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Kapolda Kalteng

Selasa, 28 Juli 2026 - 19:28

KABINDA KALSEL Mencek Langsung PLTU Asam-Asam Memastikan Kondisi Infrastruktur Pembangkit

Berita Terbaru

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, di Balun Ijuk, Kabupaten Bangka, Babel, Rabu (29/7/2026). (Foto: Antara/Aprionis)

Hukum

MASYARAKAT tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Rabu, 29 Jul 2026 - 21:58

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca