SuarIndonesia -Pelaksanaan 50 paket proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) TA 2024, yang viral disikapi pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel).

Dimana terindikasi dugaan kerugian negara sebesar Rp3,3 Miliar.”Jika kasus permasalahan tersebut sudah masuk laporan pengaduannya, maka Kejati siap untuk menindaklanjuti untuk diproses sesuai prosedur hukum berlaku,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati) Tiyas Widiarto, SH. MH melalui Kepala Seksi Penerangan dan Hukum, Yuni Priyono, SH. MH ketika dimintai keterangan awak media, Senin (8/6/2026).

Adapun pelaksanaan 50 paket proyek tahun 2024 tersebut diduga ditemukan dalam pelaksanaannya tidak sesuai kontrak, spesikasi, kekurangan volume pekerjaan dan lain-lainnya sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp 3,392 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 209, 466 miliar.

Dengan rincian sebagai berikut : Terdapat kekurangan volume atas 21 paket pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp 2.059 miliar dari nilai kontrak Rp 145.728 miliar.

Dan terdapat kekurangan volume atas 29 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 1.658 miliar dari nilai kontrak Rp 63.736 miliar.

Atas indikasi kerugian negara itu, telah ada pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp 1.333 miliar dari nilai indikasi kerugian negera tersebut sebesar Rp 3.392 miliar.
Namun masih ada sisa kerugian negara yang belum dikembalikan yakni sebesar Rp 2.059 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUTR HSS Hj. Rahmawaty, ST. MT memberikan jawaban secara tertulis untuk menjawab pertanyaan awak media saat itu.

Bahwa benar terdapat rekomendasi atas kekurangan volume pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan, dan telah menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Begitu disinggung mengenai sisa potensi dugaan kerugian negara sebesar Rp2 miliar yang belum dikembalikan ke Kas Daerah?.
Rahmawaty tidak memberikan penjelasan secara rinci.
Hanya mengatakan, bahwa data yang menjadi dasar pertanyaan tersebut merupakan data lama dan tidak lagi mencerminkan kondisi terkini, dan data tersebut sudah lama dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai status penyelesaian sisa temuan senilai Rp 2,05 miliar tersebut maupun apakah telah dilakukan pengembalian tambahan setelah data pemeriksaan dimaksud diterbitkan. (*/ZI)