SuarIndonesia – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin datangi DPRD Kalsel terkait percepatan penanganan pandemi Covid-19.
HMI Cabang Banjarmasin mendapati pedagang rumah makan mengeluh soal
pemasukan yang didapat, karena waktu berdagang yang dibatasi dan para pedagang yang menggunakan gerobak merasakan dampaknya juga karena minimnya pelanggan yang sudah harus berada di rumah pada jam 20.00 WITA.
Penurunan perekonomian secara langsung dirasakan oleh masyarakat karena terbatasnya waktu jual beli apalagi pedagang yang menyasar malam hari harus tutup lebih awal.
Karena dampak perekonomian ini masyarakat mengharapkan bantuan sosial dari pihak manapun terkhusus pemerintah kota serta stakeholder lainnya yang memangku kebijakan.
Seharusnya anggaran penanganan Covid-19 yang mahal harus tepat sasaran, sehingga sudah sepatutnya aparatur negara mempercepat program vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity dan informasi distribusi yang jelas.
Serta anggaran bantuan sosial secara jelas bentuk dan kegunaan
diberikan kepada warga yang jelas membutuhkan, sehingga bantuan yang diberikan membantu menghidupkan perekonomian warga.
Kebijakan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur negara terkait penanganan Covid-19 harus dievaluasi kembali agar tidak membahayakan masyarakat dan jelas fungsinya.
Berdasarkan hal-hal diatas dengan ini Himpunan Mahasiswa Islam Cabang BanjarmasinBanjarmasin menuntut
1. Menuntut Pemerintah beserta pemangku kebijakan untuk memperjelas perihal informasi program vaksinasi serta mempercepat penyebarannya.
2. Menuntut transparansi Anggaran Covid-19 di Kalimantan Selatan agar diketahui oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
3. Memperjelas pengaturan PPKM yang jelas berupa posko penyekatan, jam malam,
pemadaman lampu jalan.
4. Melibatkan elemen Mahasiswa dalam program vaksinasi secara massif dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Islam.
5. Memberikan Bantuan Sosial secara konsisten dan dengan nilai yang sesuai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kebijakan PPKM di Kalimantan Selatan.
6. Membuka dan mengawasi secara serius perihal Isolasi Terpusat Covid-19 di Kab/Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru
7. Kejelasan kapan berakhirnya pelaksanaan PPKM di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kota Baru.
Menyikapi hal tersebut Ketua DPRD Kalsel Dr. HC. H. Supian HK, SH. M.H mengatakan sudah terdapat enam poin tuntutan mahasiswa yang dijalankan, untuk mempertegas hal tersebut pihaknya juga mengundang instansi terkait seperti, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan yang lainnya.
“Pada intinya kami menerima tuntutannya, kalau bagus kita tingkatkan, kalau kurang bagus kita cari jalan keluarnya,” bebernya, Senin (20/9/201).
Selain itu, dirinya juga menanggapi tuntutan peserta demo yang menginginkan Ketua Dewan Kalsel untuk mundur dari jabatan.
Pasalnya leading sektor yang menangani penyelesaian pandemi Covid-19 adalah Dinas-dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kalau kita ditekan untuk mundur, bukan mereka yang menentukan akan tetapi masyarakat di 13 Kabupaten Kota, ada mekanismenya,” paparnya.
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengatakan aspirasi yang disampaikan sejatinya adalah suara Wakil Rakyat Kalsel.
“Tidak ada perbedaan antara mahasiswa maupun yang lainnya dalam memperjuangkan untuk masyarakat Kalsel,” ujarnya.
Pihaknya selama ini bekerja untuk kepentingan masyarakat Banua, terkait percepatan penanganan pandemi ranah kebijakan ada pada Eksekutif.
Pemerintah Kabupaten Kota ini yang sebenarnya harus konsisten dalam menerapkan PPKM, jangan tebang pilih dalam menerapkan kebijakan.
“Pedang kecil tidak boleh jualan, tapi hiburan malam tetap buka,” bebernya.
Oleh karena itu, hal tersebut harus dikritisi, terkait memperjuangkan situasi masyarakat, pihaknya selalu berusaha kesejahteraan masyarakat terjamin.
Dirinya juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyatukan visi misi dan persepsi, karena hal tersebut adalah perjuangan bersama.
Para Mahasiswa akhirnya diberikan kesempatan untuk audiensi bersama Ketua DPRD Kalsel, Ketua Komisi IV Lutfi Saifuddin dan Anggota Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad, dalam penyampaian aspirasi dan Dinas terkait Provinsi Kalsel. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
