SuarIndonesia — Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, merespons aksi protes puluhan warga Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang menuntut perbaikan jalan lingkar provinsi. Jufri memastikan DPRD Kaltara akan menekan Pemprov agar anggaran perbaikan jalan tersebut diakomodir dalam APBD Perubahan 2026.
“Di tahun ini memang dari Pemprov tidak ada menganggarkan karena alasan defisit. Sehingga kami dari DPRD berinisiatif, di 2026 ini di (APBD) Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah,” kata Jufri, Selasa (14/7/2026) malam.
Menatap tahun 2027, Jufri juga memperingatkan Pemprov Kaltara untuk mulai memberikan perhatian serius terhadap wilayah perbatasan. Ia menegaskan, meski APBD terbatas, pemerintah wajib melakukan pemeliharaan untuk menutup akses jalan yang berlubang dan rusak parah.
“DPRD Kaltara juga telah meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melakukan penyesuaian terhadap teknis pekerjaan di lapangan,” tutur Jufri dilansir dari detikKalimantan.
Pihaknya meminta agar rencana awal berupa pengaspalan dibatalkan dan dialihkan untuk pengerasan menggunakan agregat. “Tadi kan dari Balai kegiatannya itu pengaspalan. Kami minta tidak diaspal, tapi kami minta agregat. Tujuannya supaya penanganan jalan yang sekian kilometer itu bisa lebih panjang. Kalau aspal, pasti kan hasilnya panjang penanganan tidak terlalu memuaskan,” tegasnya.
Terkait tuntutan warga Krayan yang mendesak adanya keputusan konkret malam ini, Jufri menyebut pimpinan DPRD sedang bergerak secara maraton. “Dari hasil diskusi, pimpinan menyampaikan nanti akan ketemu dengan Gubernur untuk menyampaikan aspirasi saudara-saudara kita di Krayan malam ini juga. Mungkin kita tunggu dulu hasilnya,” imbuh Jufri.
Menepis anggapan bahwa wakil rakyat menutup mata terhadap krisis infrastruktur dan ekonomi yang mendera warga Krayan, Jufri memastikan pihaknya akan membawa masalah ini ke tingkat nasional. Pekan depan, DPRD Kaltara diagendakan terbang ke Jakarta.
“Kami minggu depan akan silaturahmi dengan Kementerian PUPR, bersama dengan Balai, OPD teknis, dan mungkin ada beberapa tokoh masyarakat Krayan,” ungkapnya.
Jufri turut menyinggung visi pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki fokus kuat terhadap pembangunan wilayah perbatasan.
“Programnya Pak Prabowo itu untuk memperhatikan bagaimana perbatasan bisa mendapat haknya, sama halnya dengan yang ada di kota. Jadi saya meminta kepada seluruh masyarakat Krayan untuk bersabar dan berikan kepercayaan kepada kami. Kami tidak menutup mata, kami tetap berjuang untuk daerah perbatasan,” pungkas Jufri.
Diberitakan sebelumnya, akses jalan lingkar provinsi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, lumpuh total. Kerusakan jalan penghubung Krayan Induk, Barat, Selatan, dan Tengah ini memicu efek domino yang melumpuhkan sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
Akibatnya, harga gula melonjak menjadi Rp 30 ribu, harga bensin meroket, hingga operasional PLN di Krayan Selatan terpaksa dibatasi hanya 4 jam sehari. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
