SuarIndonesia — Jalan lingkar provinsi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) lumpuh total. Tokoh masyarakat Krayan, Marli meluapkan unek-uneknya.
Selasa (14/7/2026), puluhan perwakilan masyarakat Krayan mendatangi gedung DPRD Kaltara. Mereka mengancam akan keluar dari NKRI jika tak ada perbaikan infrastruktur.
Menurut Marli, jalan penghubung Krayan Induk, Barat, Selatan, dan Tengah sudah tidak bisa dilalui sama sekali. Sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan lumpuh.
“Karena jalan itulah masalah gula sampai Rp 30 ribu, bensin naik. Terus PLN juga hanya 4 jam saja menyala di Krayan Selatan karena disesuaikan dengan kondisi minyak. Bantuan ke sana sekarang cuma bisa lewat penerbangan perintis MAF,” kata Marli kepada detikKalimantan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Tanjung Selor, Bulungan.
Dalam RDP tersebut, warga Krayan diwakili 24 orang yang terdiri dari camat, kepala adat, hingga kepala desa. Mereka menempuh perjalanan darat yang berat demi menyuarakan aspirasi warga. Mereka menggunakan motor dari Krayan menuju Malinau, lalu menyeberang ke Tarakan hingga tiba di Tanjung Selor.
“Penderitaan warga Krayan bahkan membuat sejumlah pimpinan dewan meneteskan air mata saat melihat langsung video kondisi jalan tersebut dalam persidangan,” tutur Jufri dilansir dari detikKalimantan.
Sementara itu, warga sempat melontarkan kekecewaan mendalam hingga menyinggung soal keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Makanya kami bilang, kalau pemerintah tidak mau memikirkan Krayan atau menganggap kami manusia, buatlah pernyataan baik-baik. Atau kata kasarnya, lepaslah Krayan dari NKRI ini. Siapa tahu Palestina atau Israel mau membangun Krayan,” terangnya.
Marli menegaskan warga Krayan menuntut penetapan status tanggap darurat jalan dan komitmen tertulis terkait kucuran dana perbaikan jalan. Warga juga mendesak agar ke depan, anggaran infrastruktur tidak lagi sekadar untuk pemeliharaan rutin yang cepat rusak, melainkan peningkatan kualitas seperti pengerasan batu.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, merespons aksi protes warga. Ia memastikan DPRD Kaltara akan menekan Pemprov agar anggaran perbaikan jalan tersebut diakomodir dalam APBD Perubahan 2026.
“Di tahun ini memang dari Pemprov tidak ada menganggarkan karena alasan defisit. Sehingga kami dari DPRD berinisiatif, di 2026 ini di (APBD) Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah,” kata Jufri, Selasa (14/7/2026) malam. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
