KEKERASAN Anak-Perempuan Harus Diatasi dengan Nyata

- Penulis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 20:15 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI di hadapan para tokoh masyarakat dan pemuda di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (14/5/2025) (ANTARA/HO-tim Humas Lestari Moerdijat)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI di hadapan para tokoh masyarakat dan pemuda di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (14/5/2025) (ANTARA/HO-tim Humas Lestari Moerdijat)

SuarIndonesia — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera diatasi dengan langkah yang nyata dan secara terukur.

“Kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direspons dengan langkah nyata dan masif,” kata Lestari di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dia mengungkapkan bahwa hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat (25 persen) perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual.

Survei serupa pada anak dan remaja mengungkapkan bahwa satu dari dua (50 persen) anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Pemerintah pun, kata dia, sudah menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah pada kondisi darurat.

Dilansir dari ANTARANews, menurut Lestari, jika identifikasi masalah untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilakukan, langkah-langkah yang terukur harus segera direalisasikan.

Dengan beragamnya faktor yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut dia,diperlukan langkah yang komprehensif untuk mengatasinya.

Baca Juga :   ENAM Kementerian Bersatu Lawan Kekerasan Anak

Dia pun mendorong agar lembaga-lembaga terkait segera membangun kolaborasi yang kuat untuk mengatasi faktor-faktor pemicu tindak kekerasan tersebut. Pasalnya, melindungi setiap warga negara termasuk perempuan dan anak, adalah amanah konstitusi yang wajib dilaksanakan negara.

Pada bulan peringatan Hari Kemerdekaan, dia mengajak pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dapat membangun semangat yang sama untuk merealisasikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak di seluruh tanah air.(*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KPK PERIKSA BS, Ipar Eks Kepala BNPB
OPERASI PATUH 2026: Fokus Tertibkan Lawan Arus di Titik Rawan
TNI AU Pantau Perkembangan Penanganan Karhutla
2.000 LEBIH Dapur MBG tak Layak Higiene Ditutup Permanen
PANGDAM XXll/TB Didampingi Danrem 101/Ant dan Kepala BPBD Tinjau Posko Karhutla di Kalsel Sekaligus Salurkan Bantuan Presiden RI
PEMDA DIMINTA PERKUAT Pencegahan Karhutla hingga Tingkat Desa
BNN PERKETAT PENGAWASAN Jalur Masuk Penyelundupan Narkotika
DUA PRIA Disergap Polisi di Kawasan Kelayan A Banjarmasin Selatan

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:40

KPK PERIKSA BS, Ipar Eks Kepala BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:20

OPERASI PATUH 2026: Fokus Tertibkan Lawan Arus di Titik Rawan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:00

2.000 LEBIH Dapur MBG tak Layak Higiene Ditutup Permanen

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:28

PANGDAM XXll/TB Didampingi Danrem 101/Ant dan Kepala BPBD Tinjau Posko Karhutla di Kalsel Sekaligus Salurkan Bantuan Presiden RI

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:48

PEMDA DIMINTA PERKUAT Pencegahan Karhutla hingga Tingkat Desa

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:42

BNN PERKETAT PENGAWASAN Jalur Masuk Penyelundupan Narkotika

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:44

MENDIKDASMEN: Tidak Ada PHK Guru non-ASN

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:25

HUJAN TURUN, Paman Birin Ajak Peserta Pra Kongres KBB ll Sadunia Sujud Syukur

Berita Terbaru


Ilustrasi visual yang menggambarkan kesiapan bantuan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) untuk 13 kabupaten di Kalimantan Tengah. (SI/UT/@Gemini.Ai)

Kalteng

SARPRAS PERANG Cegah Karhutla untuk 13 Kabupaten

Kamis, 29 Okt 2026 - 21:59

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. (HO-Antara)

Hukum

KPK PERIKSA BS, Ipar Eks Kepala BNPB

Kamis, 29 Okt 2026 - 21:40