SuarIndonesia – Disinyalir ada “mendalangi” sidak ke RSUD Andi Abdurrahman Noor Sepunggur, yang semua ‘tercium’ serta dipertanyakan Tim Paslon ZR, apakah itu semua settingan.
Bahkan disebut-sebut dibalik skenario itu dugaan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming .
Benarkah bupati yang ‘lengser’ 2018 lalu ini dibalik skenario itu ? Pertanyaan ini mengemuka akibat adanya kejanggalan dalam sidak Selasa (10/11/2020) lalu.
Pertama apa kapasitas turut dalam sidak tersebut. Kemudian yang kedua jadi pertanyaan, Mardani adalah Ketua Tim Kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, SHM-MAR.
Lantas apa motifnya berada kalau ada dalam rombongan ‘gerbong’ DPRD Tanah Bumbu yang menggelar sidak.
Kedua kejanggalan itu memunculkan kecurigaan adanya “settingan’ untuk tujuan menarik simpati masyarakat.
Kecurigaan itu tercium Tim Pemenangan paslon nomor urut 3 karena “aromanya’ sangat kental.
“Apakah ini settingan, memunculkan seolah-olah ada pasien yang ditolak, kemudian tiba-tiba dapat pelayanan gratis setelah Ketua DPRD dan rombongan melakukan sidak. Anehnya, Mardani turut dalam sidak itu.
Siapa dia?,” tanya Akram Sadli, Tim Kajian Paslon ZR, menanggapi terkait polemik ini, Rabu (11/112020).
Padahal, lanjut Akram, sudah bukan bupati lagi, karena mengundurkan diri dari jabatannya 2018 lalu.
Anehnya lagi, usai sidak dirinya memberikan statemen kepada media agar masyarakat mengambil uang pasien yang diklaimnya sebagai biaya pengobatan.
Meskipun belum ada keterangan resmi dari pihak RSUD jika pasien tersebut dikenakan biaya pengobatan.
“Dalam statemennya di media, ia meminta masyarakat mengumpulkan kwitansi pembayaran berobat untuk menagih kembali kepada pihak rumah sakit.
Itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, Mudah-mudahan ini bukan bagian dari intimidasi terhadap pasien atau rumah sakit,” kata bertanya-tanya.
Jika tidak ada tujuan tertentu, lanjut Akram, untuk apa dia hadir dalam sidak itu. Karena bukan kewenangannya. Jangan seolah berlindung dari lembaga legislatif.
“Harusnya dapat dipahami bahwa pengobatan di RSUD gratis, cukup dengan KTP dan KK atau KIA, ini sudah berlaku sejak lama.
Persoalan masyarakat menggunakan BPJS silahkan karena ini memang instruksi pemerintah pusat.
Adapun yang terkendala dengan tunggakan BPJS, pemerintah daerah membantu membayarkan tunggakan sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” tegas Akram.
Menurut Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Tanah Bumbu ini pula, yang mengemuka pelayanan kelas 3 RSUD.
Oleh karena itu Bupati Sudian Noor melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan surat per 5 Oktober 2020, untuk mempertegas bahwa masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan BPJS, dibantu pemerintah daerah, sehingga pelayanan di RSUD gratis.
“Surat 5 Oktober 2020, sebenarnya itu hanya memperjelas, jika rumah sakit melayani dengan gratis,” tegasnya.
Ditambahkannya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 3 memiliki program kerja yang nyaris sama tentang kesehatan gratis.
Namun konsep keduanya berbeda. Jika Paslon SHM MAR mengusung program kesehatan gratis dengan KTP, sebaliknya paslon Zairullah-Rusli lebih ringan, warga mendapatkan kesehatan gratis tanpa harus membawa KTP, tapi dilayani lebih dulu, identitas menyusul.
“Bagi saya jika masyarakat ingin memberikan saran atau siapapun itu, silahkan sampaikan kepada pemerintah daerah atau memanggil SKPD terkait di DPRD.
Namun jangan ada kesan intimidasi terhadap pasien atau rumah sakit. Kita ini perlu bersinergi menyelesaikan masalah bukan membuka aib,” jelas Akram yang juga mantan anggota Dewan Pengawas RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Agoes Rahmadi, S.AP menyayangkan aksi sidak koleganya di RSUD milik pemkab itu langsung dirilis ke publik.
Seharusnya hasil temuan di lapangan dibahas bersama legislatif dan eksekutif, baru dipublikasikan.
“Bicara sidak, yang berhak melakukannya instansi resmi. Bisa DPRD, bisa Eksekutif, dalam hal ini bupati yang sifatnya mendadak.
Hasil sidak tidak serta merta langsung dipublikasikan. Harusnya temuan itu dibicarakan dulu antara legislatif dan eksekutif,” katanya Rabu (11/11/2020).
Terkait program kesehatan gratis, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6 Miliar melalui APBD kabupaten. Sasarannya bagi masyarakat kurang mampu dan yang belum menjadi peserta BPJS. Dua kriteria ini yang masuk klasifikasi penerima program ini.
“Ada kami (DPRD) anggarkan. Untuk teknis pelaksanaan di lapangan kewenangan eksekutif. Sedangkan legislatif kapasitas mengawasi,” lanjutnya.
Terkait masyarakat yang ‘mendompleng’ ikut DPRD melakukan sidak ke RSUD, Agoes menyarankan untuk klarifikasi ke yang bersangkutan, kapasitasnya sebagai apa.
“Sepengetahuan saya sebagai wakil ketua DPRD, sidak itu hanya 2 lembaga pemerintahan. Eksekutif dalam hal ini Bupati dan DPRD. Kalau masyarakat bukan sidak namanya, tidak ada kewenangan,” tegasnya.
Dirinya sendiri mengaku tidak mengetahui siapa saja dari unsur legislatif yang ikut dalam sidak tersebut, karena saat kejadian tidak berada di dewan.
Tapi intinya ia berharap apapun temuan dalam sidak harus dibicarakan ditingkat eksekutif dan legislatif untuk membahas solusinya. (*/ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
