SuarIndonesia — Kewajiban akan pemenuhan modal inti yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021, semakin menjadi perhatian serius oleh Bank Kalsel dan para pemegang sahamnya.
Hal ini tergambar dalam kegiatan Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang. diselenggarakan oleh Bank Kalsel dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinisi Kalsel, OJK, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kepala Daerah
Kabupaten/Kota se-Kalsel serta para pejabat terkait di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru (16/11/2021).
Acara ini diselenggarakan dengan tujuan mengumpulkan seluruh pemegang saham Bank Kalsel
tidak terkecuali Gubernur Kalsel untuk menyatukan persepsi agar nantinya dapat bersama–sama
membuat komitmen untuk penguatan Bank Kalsel.
Dengan berkumpulnya para pemegang saham beserta para pejabat terkait di atas, seminar ini menjadi tempat diskusi yang tepat untuk menemukan solusi pemenuhan modal inti di tengah adanya refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
I G.K. Prasetya selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan, ada beberapa alternatif yang dapat membantu penyertaan modal inti Bank Kalsel. Dengan skenario agar keuangan daerah tidak terlalu terbebani di tengah pandemi.
“Kami menyadari bahwa jika kewajiban pemenuhan modal inti sepenuhnya dibebankan pada APBD tentunya akan sangat memberatkan keuangan daerah. Di tengah kondisi keuangan daerah yang terkonsentrasi pada penanganan covid-19 dan upaya pemulihannya, Bank Kalsel menawarkan berbagai skenario seperti pengembalian dividen, revaluasi aset, dan inbreng,” ungkap Prasetya.
Upaya peningkatan modal inti BPD tersebut telah mendapat dorongan dari Kemendagri dan OJK, sehingga dorongan tambahan dari stakeholder BPD di daerah sangat diperlukan.
Hal ini disampaikan oleh Haizir Sulaiman selaku Ketua Bidang Syariah Asbanda yang mewakili Ketua Umum Asbanda saat sambutan pada pembukaan acara.
“Upaya peningkatan modal inti ini lebih khusus kepada BPD yang belum bisa memenuhi kebutuhan modal inti sebesar Rp3 triliun pada Desember 2024, salah satunya Bank Kalsel. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini diharapkan peningkatan modal Bank Kalsel mendapat dukungan penuh dari stakeholder dan shareholder baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan,” ucap Haizir.(ADV)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
