SuarIndonesia – Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengikuti Rapat Paripurna perihal Persetujuan bersama Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (13/6/2024).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin, Hari Wijaya, didampingi Wakil Ketua M Yamin HR, Matnor Ali dan Tugiatno, hadir Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman, sejumlah Kepala SKPD, Camat beserta stakeholder dan jajaran anggota fraksi.
Pada kesempatan tersebut, Ibnu Sina menegaskan hasil audit yang diterima Kota Banjarmasin menunjukkan prestasi luar biasa dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.
Ibnu Sina mencatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang sangat kecil, yakni sebesar 18 miliar 119 juta rupiah.
“Ini pertama kalinya kita mendapatkan SILPA di bawah 100 miliar, yang biasanya selalu di atas 100 miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, angka SILPA yang kecil menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran, serta ketepatan dalam perencanaan.
“Jika SILPA kecil, itu berarti proses anggaran kita tepat sasaran. Alokasi anggaran untuk proyek dan program kegiatan tidak meleset terlalu jauh, ini menggambarkan situasi yang efisien dan perencanaan yang tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan angka SILPA itu menjadi acuan penting dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan nanti.
Iaa berharap, target-target pendapatan dan efisiensi anggaran akan semakin baik seiring waktu.
Dengan pencapaian ini, berharap efisiensi dan ketepatan dalam perencanaan anggaran akan terus meningkat, membawa manfaat yang lebih besar bagi warga kota Banjarmasin.
Tak lupa, ia juga turut mengapresiasi catatan dari DPRD dimana hampir semua komisi memberikan masukan yang konstruktif.
“Catatan dari dewan akan menjadi bahan untuk perbaikan di perubahan 2024 dan perencanaan 2025,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengklarifikasi laporan mengenai sisa hutang pemerintah Kota Banjarmasin.
“Hingga hari ini, dari sisa 14 miliar, tinggal 6 miliar yang perlu dibayarkan. Semua hutang pemerintah Kota Banjarmasin akan dilunasi, sehingga perencanaan kegiatan 2024 bisa berjalan sesuai kesepakatan di APBD 2024,” katanya lagi.
Menanggapi pertanyaan tentang pelaksanaan proyek pemerintah kota, memastikan bahwa sebagian besar proyek sudah berjalan.
“Saya sudah mencabut surat edaran Wali Kota yang menunda proses kegiatan. Mulai awal Juni, semua kegiatan bisa segera dilaksanakan, termasuk proses lelang,” ucapnya.((*/SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
