SuarIndonesia – DPRD Kalsel akan menginisiasi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pondok pesantren, agar puluhan ribu santri mendapatkan perlakukan yang setara dengan sekolah umum.
“Kita menginginkan agar pondok pesantren setara dengan sekolah umum, baik bantuan pendanaan maupun status kelulusan,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Apalagi pondok pesantren tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Kalsel, bahkan tercatat 240 buah pondok pesantren yang eksis di daerah ini.
“Jadi terobosan ini diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara pesantren dengan lembaga pendidikan umum lainnya,” ujar Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.
Selain itu, usulan Raperda ini juga sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai payung hukum untuk melahirkan aturan khusus di daerah.
“Fakta yang terjadi selama ini, ijazah lulusan pondok pesantren seolah-olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk melamar pekerjaan,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Padahal, dengan terbitnya UU Nomor 18 tahun 2019, ijazah pondok pesantren memiliki derajat yang sama dengan sekolah formal lainnya.
“Tak hanya di perusahaan, bahkan ijazah pesantren bisa diakui untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS),” tegas Bang Dhin.
Masalah lain yang terjadi, selama ini santri di pondok pesantren masih mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah-sekolah umum untuk mengikuti ujian nasional di semua tingkatan.
Seperti sekolah umum lainnya, pondok pesantren mempunyai tingkatan serupa. Mulai ibtidayah (sekolah dasar), tsanawiyah (sekolah menengah pertama), dan aliyah (sekolah menengah atas). Di beberapa pondok pesantren di Kalsel, bahkan sudah punya terobosan mendirikan setingkat perguruan tinggi, seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).
Karena itu, Raperda Pesantren menjadi sangat strategis untuk diwacanakan. Tujuannya untuk menyetarakan kelembagaan pendidikan, santri dan para guru, dengan sekolah umum lainnya.
“Seperti, dalam memperoleh bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sehingga, pesantren juga leluasa mengembangkan diri, tak kalah dengan sekolah umum,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
