SuarIndonesia — Presiden Prabowo Subianto menyetujui ide Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik Rp200 triliun uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). Nantinya, uang tersebut akan ditebar ke perbankan umum.
Hal ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025) sore.
Menurutnya, nilai Rp200 triliun itu hanya sebagian dari total uang pemerintah yang mengendap di BI, yakni sebesar Rp425 triliun.
“Sudah, sudah setuju (Prabowo ambil uang Rp200 triliun di BI untuk disimpan di perbankan),” tutur Purbaya dilansir dari CNN Indonesia.
Soal skemanya, Purbaya menjelaskan uang yang ditarik dari BI nantinya akan disimpan seperti deposito di bank umum. Pihak bank diberi keleluasaan menggunakan yang itu, tetapi tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN).
“Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke… bukan dibelikan SUN… Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan,” ungkapnya.
Soal penarikan uang pemerintah yang diparkir di BI ini sebelumnya disampaikan Purbaya ketika rapat kerja (raker) perdana sebagai menkeu dengan Komisi XI DPR RI hari ini.
Dalam rapat itu, Purbaya menjelaskan Rp425 triliun uang yang mengendap itu adalah hasil pungutan pajak dan sumber lain yang bercampur. Akan tetapi, uang tersebut tidak bisa diakses perbankan jika dibiarkan mengendap di BI.
Purbaya beranggapan dengan memindahkan uang tersebut ke perbankan manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.
Ia kemudian menanyakan progres pelaksanaan rencana tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Anak buah Purbaya itu kemudian menjawab bahwa penarikan Rp200 triliun sedang dijalankan.
Purbaya juga sudah meminta BI tak menyerap kembali uang yang dipindahkan pemerintah ke perbankan tersebut. Bank sentral cukup mendukung langkah fiskal yang akan ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bendahara Negara ini meyakini uang negara yang disimpan di perbankan tidak bakal diendapkan begitu saja. Pasalnya, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perbankan.
Artinya, perbankan mesti putar otak bagaimana mendapatkan return lebih tinggi, ketimbang mendiamkan simpanan uang negara tersebut. Itu yang berujung pada perputaran ekonomi di masyarakat, khususnya dalam bentuk kredit.
“Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya enggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank gak akan mendiamkan uang itu, itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya,” jelas Purbaya.
“Di situlah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi, saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi,” tambahnya.
Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana ‘nganggur’ itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA).
Rp425 T Mengendap di BI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut duit pemerintah sekitar Rp425 triliun mengendap di Bank Indonesia (BI) selama ini.
Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab orang susah mencari kerja. Sebab, ratusan triliun rupiah hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lain itu hanya mengendap dan tidak bisa diakses perbankan.
“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
