SuarIndonesia – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel pada rencana kerja Tahun Anggaran 2027.
Anggaran yang ada saat ini dinilai belum ideal untuk mendanai program peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, menyatakan bahwa program-program yang disusun BPSDMD sebenarnya sangat krusial, mulai dari pelatihan teknis, kepemimpinan, hingga fungsional.
Namun, keterbatasan dana menghambat optimalisasi program pengayaan SDM tersebut.
“Anggaran yang diberikan masih sangat minim. Namanya saja pengembangan sumber daya manusia, tetapi di sektor pengembangannya justru kekurangan dana,” ujar Habib Hamid seusai rapat kerja bersama antara Komisi I DPRD Kalsel dan BPSDMD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (14/7/2026).
Habib Hamid menegaskan, Komisi I mendukung penuh adanya penambahan anggaran bagi BPSDMD. Menurutnya, tambahan dana tersebut sangat diperlukan agar metode pelatihan bisa dialihkan dari sistem daring (online) ke sistem klasikal atau tatap muka langsung yang dinilai jauh lebih efektif.
Untuk merealisasikan hal itu, Komisi I DPRD Kalsel berkomitmen akan mengawal dan memperjuangkan usulan penambahan anggaran ini dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mendatang. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
