LAMBAN Revisi Perda Damkar, Ketua DPRD : Masih Perlu Menyerap Masukan

Bagikan :
LAMBAN Revisi Perda Damkar, Ketua DPRD : Masih Perlu Menyerap Masukan

SuarIndonesia — Revisi yang dilakukan untuk Peraturan Daerah (Perda) Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kota Banjarmasin yang belum juga tuntas menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

Diketahui sebelumnya, salah satu poin yang ada di Perda Damkar itu sendiri, memuat pembagian wilayah untuk penanganan bencana kebakaran.

Pembagian wilayah itu sendiri dibatasi oleh Sungai Martapura. Misalnya, jika terjadi kebakaran di sebelah barat atau utara Sungai Martapura, maka yang bertugas memadamkan adalah BPK/PMK yang ada di wilayah tersebut.

BPK/PMK wilayah lain (timur dan selatan) diperbolehkan datang ke lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman, jika relawan yang ada di wilayah utara dan barat Sungai Martapura tak mampu memadamkan api.

Baca Juga :

DILANTIK 199 ASN dan Pejabat Dinas Damkar dan Penyelamatan Banjarmasin

Bukan tanpa alasan, pembagian wilayah itu sendiri muncul lantaran jumlah BPK/PMK swakarsa di Kota Banjarmasin ini terbanyak di Kalimantan Selatan. Benar saja, berdasarkan data E-Damkar Banjarmasin, terdata sebanyak 290 BPK/PMK.

Dan jumlah itu sendiri belum semuanya terdata.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya menyampaikan bahwa sejak pertengahan 2021, pihaknya sudah membentuk panitia khusus (Pansus) menindaklajuti revisi perda itu.

 

LAMBAN Revisi Perda Damkar, Ketua DPRD Masih Perlu Menyerap Masukan (2)

 

“Sampai saat ini perda itu masih dalam tahap revisi dan pembahasan,” ucapnya pada awak media Jumat (11/2/2022).

Lantas, mengapa revisi Perda itu agak berjalan lambat?

Menjawab hal itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjelaskan, pihaknya mengaku masih perlu menyerap masukan dari sejumlah kalangan.

Misalnya, bila berkaca pada sebulan ke belakang, pihaknya menggelar rapat dengar pendapat dari pihak-pihak yang terlibat.

Di situ, hadir perwakilan BPK/PMK, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, yakni Dinas Damkar dan Penyelamatan. Termasuk juga Polresta Banjarmasin.

Dalam rapat tersebut membahas musibah kecelakaan yang melibatkan armada BPK/PMK dengan warga pengguna jalan.

Saat itu, warga pengguna jalan diketahui tewas tertabrak salah satu armada BPK/PMK yang sedang dalam perjalanan bertugas menuju lokasi kebakaran.

“Untuk mengurangi risiko dan mencegah hal itu kembali terjadi, maka mungkin ada poin-poin yang dimasukkan lagi dalam revisi perda itu,” ucapnya.

“Jadi, mari kita tunggu saja,” tutupnya.(SU)

 380 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.