SuarIndonesia — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menekankan Kalimantan masih membutuhkan perluasan transportasi, terutama pembangunan jaringan kereta api untuk membuka konektivitas antarwilayah guna mempercepat pengembangan ekonomi.
“Luas wilayah Kalimantan dengan potensi sumber daya yang tersebar membutuhkan infrastruktur penghubung yang memadai agar mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pengelolaan potensi daerah dapat berjalan lebih optimal,” kata Djamari saat kunjungan kerja dan ramah tamah dengan pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8/2026).
Menurut dia, pembangunan kereta api di Kalimantan perlu menjadi perhatian serius karena konektivitas darat menjadi salah satu faktor penting untuk menghubungkan lima provinsi yang memiliki wilayah luas dengan potensi ekonomi yang besar.
“Bidang transportasi saja, di Kalimantan ini membutuhkan kereta api berapa banyak? Konsep itu jangan hanya bicara, harus terealisasikan,” katanya.
Ia mengatakan selain jalur kereta api, pembangunan jalan, pelabuhan udara, dan transportasi laut juga harus diperkuat secara terpadu agar konektivitas antardaerah di Kalimantan semakin baik.
Dia menilai keterhubungan antarwilayah akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena dapat mendukung pergerakan orang, barang, serta kegiatan ekonomi di berbagai daerah.
Menurut dia, pembangunan transportasi tidak hanya menjadi kebutuhan saat ini, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing wilayah Kalimantan.
“Kami berharap perhatian terhadap pembangunan konektivitas terus ditingkatkan sehingga potensi besar Kalimantan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan daerah,” ujar Djamari.
Ingatkan pejabat jaga amanah tak salahgunakan kewenangan
Selanjutnya, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan para pejabat termasuk pejabat daerah agar menjaga amanah masyarakat dengan menjalankan tugas secara jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Menko Djamari mengatakan jabatan yang diperoleh seorang pejabat merupakan kepercayaan dari rakyat sehingga harus digunakan untuk memberikan pelayanan dan membawa kemajuan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kita dulu meminta suara kepada rakyat kita, tolong pilih saya, tolong percayai saya demi kemajuan daerah saya. Tetapi saat dia berada di situ, dia berkhianat kepada rakyatnya,” kata Djamari Chaniago.
Minta pemda terdepan sampaikan informasi ke publik
Sementara itu, dilansir dari Antara, Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah menjadi yang terdepan menyampaikan informasi kepada publik dalam menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
Menko Polkam menegaskan pemerintah daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) harus memperkuat pengelolaan informasi sebagai langkah menghadapi ruang digital yang semakin berkembang.
“Ruang digital saat ini menjadi medan strategis yang harus dikuasai bersama karena arus informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kondisi bangsa. Pertarungan kita sebetulnya ada di medan digital. Sekali waktu kita tidak menguasai medan digital, kita akan kalah,” kata dia.
Ia menekankan pemerintah daerah bersama unsur forkopimda perlu hadir lebih awal dalam ruang digital dengan menyampaikan informasi yang benar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kekosongan informasi.
“Kekosongan informasi dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi yang memperburuk keadaan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat, tepat dan sesuai fakta,” ujarnya lagi. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
