SuarIndonesia – Sidang perkara lanjutan dugaan kecurangan yang dilayangkan pasangan Ananda-Mushaffa Zakir pasca PSU Pilwali yang kembali digelar pada Jumat (21/5/2021) di Mahkamah Konstitusi langsung mendapat tanggapan dari petahana.
Calon Wali Kota Banjarmasin nomor urut 2, Ibnu Sina mengaku sudah menyiapkan berbagai bantahan soal tudingan politik uang.
Menariknya, petahana justru menyindir tudingan yang dilayangkan paslon 04 tersebut.
“Ada yang aneh saja. Siapa yang berbagi duit, siapa yang dituduh politik uang,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan pesan singkat, Kamis (20/05/2021).
Bukan tanpa alasan. Pasalnya, kubu petahana sebelumnya juga pernah melaporkan dugaan politik uang oleh paslon nomor urut 4 yakni, Ananda – Mushaffa Zakir kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.
Tepatnya, beberapa saat menjelang PSU Pilwali di tiga lokasi yakni Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada 28 April lalu.
Laporan bahkan dilengkapi dengan alat bukti berupa segepok uang yang diduga rencananya akan dibagikan oleh tim paslon nomor urut 4 itu.
Namun, laporan tersebut rontok lantaran 8 terlapor mangkir dari panggilan Bawaslu. Sebab, Bawaslu mengaku punya keterbatasan waktu.
Terlepas dari hal itu. Ibnu mengaku akan tetap menghargai dan terus mengikuti proses persidangan di MK. Pihaknya juga sudah menyiapkan bantahan terkait tudingan yang diutarakan.
“Tentang dugaan politik uang yang ditudingkan, dari kuasa hukum juga sudah memberikan tanggapan di persidangan. Dan sebagian besar nantinya, akan menjadi bahan yang disampaikan di sidang selanjutnya. Semoga persidangan berjalan lancar,” pungkasnya
Seperti diketahui, perkara bernomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 itu terjadwal di situs resmi MK RI mulai pukul 7.30 WIB.
Tim hukum paslon 4 yang dimotori Bambang Widjojanto itu menuding adanya kecurangan dari pihak termohon, yakni KPU Kota Banjarmasin.
Mereka menilai penyelenggara Pilkada tersebut condong berpihak kepada kubu petahana, Ibnu Sina-Arifin Noor.
Di antaranya, perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dianggap tidak sesuai dengan persyaratan. Serta dugaan adanya politik uang.
Perihal itu, Koordinator Divisi Hukum Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Herry Wijaya mengaku telah menyiapkan berbagai bantahan soal tudingan dari tim AnadaMu.
“Kami sudah menyiapkan jawaban dan alat buktinya,” ujarnya singkat melalui pesan Whatsapp.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
