Suarindonesia – Urusan pendidikan ke depan tidak hanya menjadi wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) semata, namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) juga akan menyasar urusan tersebut.
Hanya saja yang menjadi wewenang Kemen PUPR urusan infrastruktur semata.
Pada tahun 2019 mendatang, Kemen PUPR diberikan anggaran Rp110,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar di antara seluruh kementerian dan lembaga.
Kemen PUPR diberikan tanggung jawab menguatkan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sekolah, perguruan tinggi, madrasah, dan juga pasar regional.
“Akhir tahun 2018 ini saya kembali menekankan agar kita fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk mencapai prognosis sebesar 93 persen sesuai target yang disampaikan saat Rakornas Kementerian PUPR pada bulan November 2018 yang lalu, dengan tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan,” ucap Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makkie membacakan sambutan Menteri PUPR pada Peringatan Hari Bakti PUPR ke 73 di halaman Setdaprov Kalsel Banjarbaru, Senin (3/12).
Untuk itu, Haris mengingatkan kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dinas terkait lainnya di Kalsel agar meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, serta dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Berkaitan dengan apa yang telah disebutkan dalam sambutan nenteri tadi, saya berharap dinas terkait terus berpatokan pada instruksi pusat yang kemudian disesuaikan dengan kondisi daerah, termasuk konsen pada pembangunan fasilitas pendidikan dan layanan publik, semua pembangunan infrastruktur tidak hanya tepat namun juga dapat dipakai dalam jangka waktu lama,” pintanya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
