SuarIndonesia — Perdana Menteri (PM) Libya Abdulhamid Al-Dbeibah menonaktifkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Najla Mangoush, setelah dia bertemu dengan Menlu Israel Eli Cohen pekan lalu, meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan resmi. PM Dbeibeh juga memerintahkan penyelidikan terhadap Mangoush.
Mengutip detikNews dari Reuters, Senin (28/8/2023), pernyataan tertulis yang dirilis oleh Israel yang membahas pertemuan itu, menyebutkan bahwa kedua Menlu membahas soal kemungkinan kerja sama antara kedua negara. Hal itu memicu unjuk rasa kecil di Libya, yang tidak mengakui Israel secara resmi.
Kementerian Luar Negeri Libya dalam pernyataannya menyebut Mangoush sebenarnya telah menolak pertemuan dengan perwakilan Israel, dan dijelaskan bahwa apa yang terjadi adalah ‘pertemuan biasa yang tidak dipersiapkan selama pertemuan yang digelar di Kementerian Luar Negeri Italia’.
Ditegaskan Kementerian Luar Negeri Libya dalam pernyataannya bahwa interaksi antara Mangoush dan Cohen tidak mencakup ‘diskusi, perjanjian atau konsultasi apa pun’. Ditambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri Libya ‘memperbarui penolakan secara menyeluruh dan mutlak terhadap normalisasi’ dengan Israel.
Sejak tahun 2020, Israel telah melakukan normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan melalui apa yang disebut sebagai ‘Perjanjian Abraham’ yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).
Kementerian Luar Negeri Israel, dalam pernyataannya, menyebut pertemuan Cohen dan Mangoush difasilitasi oleh Menlu Italia Antonio Tajani. Disebutkan bahwa pertemuan itu membahas kemungkinan kerja sama antara kedua negara, juga soal bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pertanian dan pengelolaan air.
“Saya berbicara dengan menteri luar negeri tentang potensi besar kedua negara dari hubungan mereka,” sebut Cohen dalam pernyataannya.
Cohen juga mengatakan bahwa dirinya membahas, dengan Mangoush, soal pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya.
Kebijakan luar negeri Libya diketahui diperumit oleh konflik bertahun-tahun dan perpecahan internal yang sengit mengenai kendali pemerintahan dan legitimasi setiap langkah yang diambil oleh pemerintahan Tripoli.
Menanggapi laporan soal pertemuan Menlu Libya dengan Menlu Israel, Dewan Kepresidenan yang berfungsi sebagai kepala negara di Libya telah merilis pernyataan pada Minggu (27/8) yang isinya meminta PM Dbeibah untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi.
Sementara Dewan Tinggi Negara yang berperan sebagai penasihat dalam politik Libya, menyampaikan keterkejutannya atas laporan soal pertemuan itu dan menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab ‘harus dimintai pertanggungjawaban’. (*/UT)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
