SuarIndonesia – Data BPBD Kalsel sejak awal Januari tadi sebanyak 62.300 kepala keluarga yang terdampak banjir.
Dari jumlah itu, sebanyak 293 kepala keluarga mengungsi karena rumahnya tak bisa lagi ditinggali.
Plt Kepala BPBD Kalsel, Faried Fakhmansyah menngatakan jumlah jiwa yang terdampak mencapai 172.686 orang.
Bahkan, tak hanya sebanyak 53.949 rumah, juga terdapat 13 fasilitas kesehatan turut terdampak banjir.
Selain itu, sebanyak 76 fasilitas rumah ibadah dan 106 fasilitas pendidikan yang terdampak karena banjir.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Yani Helmi meminta kepada pemprov agar lebih memberi atensi kewaspadaan terhadap bencana banjir ini.
“sudah sejak lama dari 2021 lalu mewanti wanti agar memikirkan infrastruktur,” kata Paman Yani sapaan akrabnya.
Termasuk melakukan pengerukan sungai agar tak terjadi penghambatan aliran sungai dari hulu.
“Saya sudah sejak lama meminta ini. Tapi sampai sekarang tak ada pengerukan di Sungai Martapura,” cecar Anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Yani Helmi bahkan menyentil peran kabupaten/kota yang seakan manja mengharapkan pemerintah provinsi dalam penanganan banjir.
“Persoalan banjir ini jangan hanya menjadi tanggung jawab provinsi. Kalau perlu kabupaten/kota nanti dihadirkan,” tekannya.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar meminta pemprov agar menyusun grand desain penanganan banjir.
Menurutnya, ini sangat dibutuhkan. Selain untuk penangan jangka pendek, maupun jangka panjang dalam mitigasi banjir.
Gusti Iskandar menegaskan perlu upaya yang lebih nyata untuk menekan banjir berulang ini, hingga tak lagi terjadi banjir parah.
“Kalau tak ada grand desain, tiap tahun pasti terulang kembali. Mitigasi saya sangat setuju. Tapi tak hanya jangka pendek, harus ada mitigasi jangka panjang,” cecarnya.
Gusti Iskandar mengatakan saat kawasan hulu diguyur hujan, maka akan turun airnya ke hilir. Belum lagi jika di hilir terjadi rob, maka banjir tak bisa dihindari.
“Ini yang patut dipikirkan dan diperbuat. Khususnya mitigasi jangka panjang,” pintanya.
Plt Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Adhi Maulana menyampaikan pemprov telah berupaya mengatasi permasalahan banjir.
Sejak banjir besar 2021 lalu, kegiatan penanganan itu ada di SKPD teknis.
“Normalisasi sungai contohnya, sudah dikerjakan oleh Dinas PUPR. Termasuk upaya penanaman dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan,” ujarnya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
