SuarIndonesia — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan capaian positif dalam realisasi pendapatan daerah, menempati peringkat kedua terbaik secara nasional hingga 30 April 2025 di mana kinerja ini mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual.
“Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kalimantan Barat juga bagus, yaitu Rp1,43 triliun atau 24,33 persen dari target, yang menempati urutan ke-2 nasional,” kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri rapat tersebut di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (8/5/2025).
Menurut data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Kalbar berada tepat di bawah Papua Tengah yang menempati posisi pertama dengan realisasi pendapatan 39 persen. Mendagri menyebut capaian Kalbar sebagai indikator pengelolaan pendapatan yang efektif dan patut dipertahankan.
“Papua Tengah memang istimewa karena adanya royalti dan Freeport. Tapi Kalimantan Barat juga menunjukkan kinerja yang baik dari sisi pendapatan daerah,” ujar Tito.
Gubernur Ria Norsan berharap capaian ini bisa terus dijaga untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Untuk pendapatan, kita nomor dua se-Indonesia. Kemudian belanja juga kita bagus. Dari APBD kita, mudah-mudahan ke depan tetap bisa kita pertahankan,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Mendagri juga memaparkan capaian realisasi belanja daerah Kalbar sebesar Rp2,17 triliun atau 23,94 persen dari total anggaran, menempatkan Kalbar pada peringkat ke-11 secara nasional. Capaian tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rerata nasional.
Secara umum, realisasi belanja pemerintah daerah per 30 April 2025 secara nasional baru mencapai 21 persen, mengalami penurunan dari 22 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi di tingkat provinsi, yakni dari 28 persen menjadi 24,33 persen. Sementara itu, kabupaten dan kota justru menunjukkan peningkatan.
Tito mengingatkan bahwa rendahnya realisasi belanja daerah bisa berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan.
“Kalau realisasi rendah dan tidak menunjukkan perbaikan, maka kepala daerah harus berani mengganti Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang tidak optimal,” tegas Tito, dilansir dari AntaraNewsKalbar.
Di akhir paparannya, Tito turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk dapur umum dan kawasan prioritas nasional untuk mendukung target pembangunan kesejahteraan jangka panjang. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
