PALANGKA RAYA Hapus Denda PBB

- Penulis

Selasa, 8 April 2025 - 21:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkot Palangka Raya hapus denda pajak bumi dan bangunan. (Foto: ANTARA/HO-BPPRD Kota Palangka Raya)

Pemkot Palangka Raya hapus denda pajak bumi dan bangunan. (Foto: ANTARA/HO-BPPRD Kota Palangka Raya)

SuarIndonesia — Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menghapus denda pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Segera manfaatkan penghapusan dengan PBB sampai dengan tahun terakhir. Denda PBB P2 ini akan dihapuskan otomatis untuk pembayaran pada periode 1 April hingga 30 Juni 2025,” kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Emi Abriyani di Palangka Raya, Selasa (8/4/2025).

Penghapusan denda PBB-P2 itu juga telah diumumkan melalui surat edaran Nomor:900.1.1.1/020/BPPRD/I/2025 tentang kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Langkah itu sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBB-P2.

“Penghapusan denda administrasi ini juga dalam rangka mendorong kepatuhan warga untuk melunasi PBB atas tanah dan bangunan yang dimilikinya,” katanya.

Dia juga mengajak masyarakat Kota Palangka Raya untuk memanfaatkan momen penghapusan denda untuk segera membayarkan PBB-P2 yang merupakan kewajiban warga negara.

“Untuk mengetahui besarnya jumlah PBB P2, masyarakat juga dapat mengakses cektagihan.palangkaraya.go.id/portlet.php dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP PBB),” kata Emi.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu pada dasarnya akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, berupa pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan lainnya.

Baca Juga :   ANTISIPASI Kabut Asap Karhutla, Kegiatan Belajar Disesuaikan

“Saya sampaikan sekali lagi ini untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah), juga dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar PBB yang menjadi kewajiban mereka,” tutur emi dilansir dari AntaraNewsKalteng.

Pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat masuk sebagai pendapatan asli daerah setempat.

Jika PAD tinggi maka semakin banyak program pemerintah yang disusun dan terealisasi. Sebaliknya, jika PAD sedikit maka jumlah program yang dapat dilaksanakan juga terbatas.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan ketepatan waktu masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi Pemerintah Palangka Raya juga telah meluncurkan aplikasi daring untuk untuk pembayaran pajak daerah.

Peluncuran aplikasi ini bentuk inovasi Pemkot dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam bidang pelayanan membayar pajak daerah. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

LEGENDA Asal-usul Sungai Barito dan Kepercayaan Orang Dayak
BLACK BOX Heli Super Puma H-225 Ditemukan!
DANLANUD Ungkapkan Helikopter Super Puma yang Jatuh “Fit to Fly”
KOBAR: Perampok Toko HP Ternyata Buron Kasus Perampokan Emas Rp 500 Juta
DIHENTIKAN Sementara Seluruh Operasional Water Bombing di Kalsel
BANGKAI Heli Super Puma H-225 Berhasil Diangkat ke Darat
PENYEBAB KECELAKAAN Heli “Water Bombing”, Begini Disampaikan Gubernur Kalsel dan Pangdam XXII/Tambun Bungai
PILOT DAN CO PILOT Heli Bombing yang Jatuh Sempat Dirawat dan Sudah Sehat

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 22:00

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara

Kamis, 12 November 2026 - 21:32

REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik

Kamis, 12 November 2026 - 21:23

PRESIDEN PRABOWO Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Cawapres ke MPR

Kamis, 12 November 2026 - 21:16

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 November 2026 - 20:24

PRESIDEN PRABOWO Hormati Keputusan Gibran Mundur sebagai Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 20:06

2.394 GURU Sekolah Rakyat Baru Dilantik

Rabu, 11 November 2026 - 21:51

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

Rabu, 11 November 2026 - 19:52

OMBUDSMAN: Jaminan Produk Halal Hak Publik yang Dilindungi Negara

Berita Terbaru

Tangkapan layar - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (YouTube @TVR Parlemen)

Hukum

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 Nov 2026 - 21:16