BPS: 6% Anak Indonesia Belum Punya Akta Kelahiran

- Penulis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 20:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri), Kedua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (keempat kanan), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan), dan Kepala BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito (kanan) dalam peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Foto: HO-Kemenkes RI)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri), Kedua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (keempat kanan), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan), dan Kepala BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito (kanan) dalam peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Foto: HO-Kemenkes RI)

SuarIndonesia — Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan sekitar enam persen anak Indonesia berusia 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran, sehingga integrasi SatuSehat-SIAK untuk digitalisasi penerbitan akta kelahiran diharapkan dapat meningkatkan akurasi pencatatan sekaligus membantu pemenuhan hak anak.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (11/8/2026), mengatakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 menunjukkan 94,6 persen anak sudah punya akta kelahiran.

Dia menjelaskan pentingnya identitas resmi bagi anak. Tanpa pencatatan, katanya, anak rentan menjadi korban perdagangan orang, kekerasan seksual, hingga dijadikan pekerja anak.

Amalia mencatat saat ini terdapat jeda hingga lima tahun antara kelahiran hingga penerbitan akta kelahiran, karena biasanya masyarakat mengurus dokumen tersebut saat persiapan sekolah.

Dari 38 provinsi, lanjutnya, di Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), cakupan kepemilikan akta kelahiran anak masih di bawah 90 persen. Oleh karena itu pihaknya berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun sistem statistik hayati.

“Dengan nanti digitalisasi akte kelahiran ini, ini bisa mengurangi time lag antara bayi lahir dengan kemudian penerbitan akte kelahiran,” kata Amalia.

BPS mendukung digitalisasi akta kelahiran tersebut dan berharap inisiatif itu dapat memperbaiki statistik hayati.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), kata dia, saat ini angka kelahiran bayi (Total Fertility Rate/TFR) Indonesia adalah 2,13. Menurutnya, angka ini bagus karena menunjukkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, sehingga harus dipertahankan.

Hal itu, katanya, guna mencapai Indonesia Emas 2045.

Pemerintah mengintegrasikan SatuSehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna memfasilitasi penerbitan akta kelahiran bayi baru lahir, kartu keluarga, serta kartu ibu dan anak secara digital.

Dengan sistem yang terkoneksi, akta kelahiran bisa langsung diserahkan, baik berbentuk cetak atau digital, oleh fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan ekosistem tersebut mempermudah masyarakat karena mereka tidak perlu lagi mengisi berbagai formulir dari beragam instansi pemerintah.

Menurutnya, teknologi harus menghilangkan kerumitan dan membuat pemerintah terasa kehadirannya di masyarakat.

Baca Juga :   MASYARAKAT Adat Suku Balik Uji Materiil UU IKN ke MK

“Jadi mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan satu pelayanan yang layanan utuh kepada masyarakat, jadi satu negara satu pengalaman, jadi di manapun masyarakat itu berada bisa merasakan layanan yang sama,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kemeja putih tengah) menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Foto: HO-Kemendagri)

Akta kelahiran digital

Sementara itu, dilansir dari Antara, Mendagri Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan penerbitan akta kelahiran digital tetap bisa dinikmati oleh bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan (faskes).

Mendagri mengatakan dirinya sedang menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah desa atau kepala desa agar melaporkan bayi yang lahir di luar faskes.

“Saya nanti akan membuat surat edaran, kepada seluruh kepala desa agar kelahiran yang di luar faskes dilaporkan oleh kepala desanya bersama orang tuanya, bisa ke faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu disampaikan media usai menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Dalam kesempatan ini, Mendagri mengapresiasi inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengintegrasikan data SatuSehat dengan data Dukcapil dalam penerbitan akta kelahiran.

Transformasi layanan tersebut mempercepat penerbitan akta kelahiran yang semula diurus secara manual oleh orang tua dengan membawa surat keterangan lahir (SKL) dari rumah sakit ke Dukcapil. Kini, akta kelahiran dapat langsung diterbitkan secara digital.

“Lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran diterbitkan. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang tempat lahir anak itu, bisa juga ke WA orang tuanya atau kalau punya email, ke email orang tuanya,” tuturnya. (*/ut)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KASUS SAMIN TAN: 436 Ribu Ton Batu Bara Dilelang Kejagung, Laku Rp 179 M
KASUS “CHROMEBOOK”: Hukuman Nadiem Dikurangi jadi 9 tahun Penjara
KASUS SUAP NIKEL: Eks Ketua Ombudsman Dituntut 5,5 Tahun Penjara
PELUKAN TERAKHIR di Laut : Janji Suci Pasangan Yuli dan Abdianoor hingga Ajal Menjemput
PRESIDEN Prabowo Perintahkan Pendidikan Gratis sejak dari TK
TANGGULlANGI Karhutla di Kalsel, Pemerintah Keluarkan Inpres Larangan Membakar
OTT ke-21 2026 KPK: Bupati Bolaang Mongondow Utara Ditangkap
15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Dibawa ke Paripurna DPR

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 00:45

TERIDENTIFIKASI 20 Jenazah dari 42 Korban KM Virgo Transport 8, Terus Dilakukan DVI Polda Kalsel

Kamis, 24 September 2026 - 22:26

KAPAL IMBAL Bocor dan Mati Mesin di Teluk Muara Sampit, 38 Pekerja Dievakuasi

Kamis, 24 September 2026 - 21:35

KEPEDULIAN KESEHATAN Partai UMMAT Kalsel Bagikan Ribuan Masker

Kamis, 24 September 2026 - 19:45

BMKG: 24-28 September Sebagian Kalsel Hujan Ringan

Kamis, 24 September 2026 - 19:39

HARI KE-12, Ditemukan 14 Jasad Korban KM Virgo Transport 8

Kamis, 24 September 2026 - 14:12

ATASI Antrian BBM, Pansus Kalsel Matangkan Data

Kamis, 24 September 2026 - 14:07

PANSUS DPRD Kalsel Bahas Perubahan Tatib

Kamis, 24 September 2026 - 13:59

PELUKAN TERAKHIR di Laut : Janji Suci Pasangan Yuli dan Abdianoor hingga Ajal Menjemput

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi kekeringan musim kemarau. (Foto: gemini.ai)

Kalteng

195 SUMUR BOR Hadapi Karhutla dan Kekeringan

Kamis, 24 Sep 2026 - 22:40

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca