BPS: 6% Anak Indonesia Belum Punya Akta Kelahiran

- Penulis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 20:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri), Kedua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (keempat kanan), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan), dan Kepala BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito (kanan) dalam peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Foto: HO-Kemenkes RI)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri), Kedua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (keempat kanan), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan), dan Kepala BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito (kanan) dalam peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Foto: HO-Kemenkes RI)

SuarIndonesia — Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan sekitar enam persen anak Indonesia berusia 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran, sehingga integrasi SatuSehat-SIAK untuk digitalisasi penerbitan akta kelahiran diharapkan dapat meningkatkan akurasi pencatatan sekaligus membantu pemenuhan hak anak.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (11/8/2026), mengatakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 menunjukkan 94,6 persen anak sudah punya akta kelahiran.

Dia menjelaskan pentingnya identitas resmi bagi anak. Tanpa pencatatan, katanya, anak rentan menjadi korban perdagangan orang, kekerasan seksual, hingga dijadikan pekerja anak.

Amalia mencatat saat ini terdapat jeda hingga lima tahun antara kelahiran hingga penerbitan akta kelahiran, karena biasanya masyarakat mengurus dokumen tersebut saat persiapan sekolah.

Dari 38 provinsi, lanjutnya, di Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), cakupan kepemilikan akta kelahiran anak masih di bawah 90 persen. Oleh karena itu pihaknya berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun sistem statistik hayati.

“Dengan nanti digitalisasi akte kelahiran ini, ini bisa mengurangi time lag antara bayi lahir dengan kemudian penerbitan akte kelahiran,” kata Amalia.

BPS mendukung digitalisasi akta kelahiran tersebut dan berharap inisiatif itu dapat memperbaiki statistik hayati.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), kata dia, saat ini angka kelahiran bayi (Total Fertility Rate/TFR) Indonesia adalah 2,13. Menurutnya, angka ini bagus karena menunjukkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, sehingga harus dipertahankan.

Hal itu, katanya, guna mencapai Indonesia Emas 2045.

Pemerintah mengintegrasikan SatuSehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna memfasilitasi penerbitan akta kelahiran bayi baru lahir, kartu keluarga, serta kartu ibu dan anak secara digital.

Dengan sistem yang terkoneksi, akta kelahiran bisa langsung diserahkan, baik berbentuk cetak atau digital, oleh fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan ekosistem tersebut mempermudah masyarakat karena mereka tidak perlu lagi mengisi berbagai formulir dari beragam instansi pemerintah.

Menurutnya, teknologi harus menghilangkan kerumitan dan membuat pemerintah terasa kehadirannya di masyarakat.

Baca Juga :   MASYARAKAT Adat Suku Balik Uji Materiil UU IKN ke MK

“Jadi mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan satu pelayanan yang layanan utuh kepada masyarakat, jadi satu negara satu pengalaman, jadi di manapun masyarakat itu berada bisa merasakan layanan yang sama,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kemeja putih tengah) menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Foto: HO-Kemendagri)

Akta kelahiran digital

Sementara itu, dilansir dari Antara, Mendagri Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan penerbitan akta kelahiran digital tetap bisa dinikmati oleh bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan (faskes).

Mendagri mengatakan dirinya sedang menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah desa atau kepala desa agar melaporkan bayi yang lahir di luar faskes.

“Saya nanti akan membuat surat edaran, kepada seluruh kepala desa agar kelahiran yang di luar faskes dilaporkan oleh kepala desanya bersama orang tuanya, bisa ke faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu disampaikan media usai menghadiri Peluncuran Digitalisasi Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Dalam kesempatan ini, Mendagri mengapresiasi inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengintegrasikan data SatuSehat dengan data Dukcapil dalam penerbitan akta kelahiran.

Transformasi layanan tersebut mempercepat penerbitan akta kelahiran yang semula diurus secara manual oleh orang tua dengan membawa surat keterangan lahir (SKL) dari rumah sakit ke Dukcapil. Kini, akta kelahiran dapat langsung diterbitkan secara digital.

“Lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran diterbitkan. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang tempat lahir anak itu, bisa juga ke WA orang tuanya atau kalau punya email, ke email orang tuanya,” tuturnya. (*/ut)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik
PRESIDEN PRABOWO Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Cawapres ke MPR
KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah
KASUS DUGAAN MAKAR Penyadapan: Polri Periksa Puluhan Saksi
PRESIDEN PRABOWO Hormati Keputusan Gibran Mundur sebagai Wapres
2.394 GURU Sekolah Rakyat Baru Dilantik
GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!
OMBUDSMAN: Jaminan Produk Halal Hak Publik yang Dilindungi Negara

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 22:00

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara

Kamis, 12 November 2026 - 21:32

REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik

Kamis, 12 November 2026 - 21:23

PRESIDEN PRABOWO Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Cawapres ke MPR

Kamis, 12 November 2026 - 21:16

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 November 2026 - 20:24

PRESIDEN PRABOWO Hormati Keputusan Gibran Mundur sebagai Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 20:06

2.394 GURU Sekolah Rakyat Baru Dilantik

Rabu, 11 November 2026 - 21:51

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

Rabu, 11 November 2026 - 19:52

OMBUDSMAN: Jaminan Produk Halal Hak Publik yang Dilindungi Negara

Berita Terbaru

Tangkapan layar - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (YouTube @TVR Parlemen)

Hukum

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 Nov 2026 - 21:16