SuarIndonesia — Karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, masih menjadi perhatian serius. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk menahan laju api agar tidak meluas, terutama menuju kawasan Tanjung Taruna.
Satgas Karhutla Provinsi Kalteng dan Kabupaten Pulang Pisau mengerahkan kekuatan gabungan untuk mengendalikan kebakaran. Tak hanya personel darat, operasi juga mendapat dukungan tiga helikopter water bombing dan empat unit hexa.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Kalteng, Alpius Patanan, mengatakan empat hexa tersebut terdiri dari dua milik Dinas Kehutanan Kalteng dan dua dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
“Penanganan di Tumbang Nusa masih terus dilaksanakan Satgas Karhutla provinsi dan kabupaten, didukung penuh TNI, Polri dan instansi terkait lainnya,” kata Alpius, Jumat (7/8/2026).
Dilansir dari detikKalimantan, Alpius menjelaskan bahwa armada udara tersebut difokuskan untuk melakukan penyekatan terhadap pergerakan api yang berpotensi mengarah ke Tanjung Taruna. Dengan kondisi di lapangan yang masih dinamis, Satgas berharap kebakaran dapat semakin terkendali dalam beberapa hari ke depan.
“Data sementara menunjukkan areal yang telah ditangani mencapai 122,29 hektare. Namun, angka tersebut belum menjadi gambaran final mengenai luas kawasan yang terdampak,” ujarnya.
Penghitungan luas lahan terbakar nantinya akan dilakukan melalui digitasi citra satelit oleh Tim Hitung Luas Kementerian Kehutanan setelah proses penanganan dan pemadaman selesai. “Masih proses penanganan, luasan akan dihitung secara digitasi citra satelit oleh Tim Hitung Luas Kementerian Kehutanan,” jelas Alpius.
Anggaran Belanja Tidak Terduga
Intensitas karhutla yang meningkat juga berimbas terhadap kebutuhan operasional di lapangan. Pemerintah telah melakukan pergeseran tahap pertama anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 3 miliar untuk mendukung operasi penanganan karhutla.
“Semula, anggaran tersebut diproyeksikan menopang operasi selama 70 hari sejak dimulai pada 11 Juli 2026,” ujarnya.
Namun, kondisi kebakaran yang meningkat serta bertambahnya jumlah personel membuat penggunaan anggaran diperkirakan berlangsung lebih cepat dari rencana awal.
“Untuk BTT, sudah dilakukan pergeseran tahap I sebesar Rp 3 miliar, yang semula direncanakan untuk operasi selama 70 hari. Tetapi dengan kondisi karhutla yang mengalami peningkatan, jangka waktunya menjadi lebih pendek karena ada peningkatan jumlah pasukan di lapangan,” ujarnya.
Di tengah operasi pemadaman, pemerintah juga mulai melihat persoalan Tumbang Nusa dari sisi jangka panjang. Menurut Alpius, penanganan karhutla di kawasan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setiap kali api muncul.
Pengelolaan lahan secara produktif dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengurangi risiko kebakaran. Lahan yang memiliki nilai ekonomi dan dikelola dengan baik diharapkan membuat masyarakat maupun pemilik lahan memiliki kepentingan lebih besar untuk menjaganya.
“Penanganan jangka panjang harus dilakukan secara holistik, terutama supaya areal tersebut bisa produktif sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat atau pemiliknya. Dengan demikian, diharapkan penjagaannya akan lebih baik lagi,” katanya.
Selain itu, pembenahan tata air juga menjadi bagian penting. Pemeliharaan saluran air dan akses jalan diperlukan agar kondisi lahan tetap terjaga sekaligus memudahkan mobilisasi ketika terjadi kebakaran.
Penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga dinilai perlu menjadi perhatian. Dukungan terhadap kelompok tersebut diharapkan membuat masyarakat dapat bergerak lebih cepat ketika muncul titik api, sekaligus memperkuat upaya pencegahan sejak dini.
“Termasuk dukungan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api ketika musim kemarau, sehingga mereka memiliki dukungan yang cukup dalam melakukan penanganan cepat jika ada kejadian, bahkan dapat mencegah terjadinya kebakaran di wilayah mereka,” pungkas Alpius. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
