M YUNUS, Jadi PM Interim Bangladesh

SuarIndonesia — Peraih Nobel Perdamaian Bangladesh, Muhammad Yunus, ditunjuk untuk menjadi pemimpin interim negara di Asia Selatan itu, usai Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan kabur ke luar negeri.

Hasina mundur di tengah pemberontakan massa terhadap pemerintahannya, karena menolak kuota PNS bagi kelompok tertentu yang dianggap bertujuan untuk melanggengkan kepemimpinan Hasina.

Yunus ditunjuk usai pemimpin protes mahasiswa, kepala tiga divisi militer, masyarakat sipil, dan beberapa pemimpin bisnis menggelar pertemuan selama lima jam untuk memutuskan kepala pemerintahan sementara.

Para mahasiswa sebelumnya memang sudah mengusulkan Yunus. Mereka juga mengklaim pelopor keuangan mikro berusia 83 tahun itu sudah setuju.

Serukan Gelar Pemilu
Ekonom peraih Nobel Perdamaian pada 2006 Muhammad Yunus menyerukan gelaran pemilihan umum (Pemilu) usat jadi perdana menteri sementara Bangladesh saat PM sebelumnya mundur dan kabur.

Usai PM Sheikh Hasina Mundur, para demonstran meminta Yunus menjadi pemimpin Bangladesh.

Yunus sepakat untuk memimpin pemerintahan sementara di negara Asia itu.

“Sangat penting untuk segera memulihkan kepercayaan kepada pemerintah,” kata Yunus dalam pernyataan resmi pada Rabu (7/8/2024), dikutip Financial Times.

Dia lalu berujar, “Kita perlu ketenangan, kita perlu peta jalan menuju pemilihan umum baru, dan kita perlu mulai bekerja mempersiapkan kepemimpinan baru guna memenuhi potensi luar biasa Bangladesh.”

Setelah kursi PM kosong, para pedemo minta Yunus naik kekuasaan. Mereka tak ingin Bangladesh jatuh ke tangan militer dan terjebak dalam sistem otoritarianisme atau fasisme.

Yunus sempat menolak permintaan para demonstran. Namun, akhirnya setuju.

“Mengingat pengorbanan para pelajar, terutama mereka yang telah kehilangan nyawa demi pembebasan bangsa kita, saya tak dalam posisi untuk mengatakan tidak ke mereka,” kata Yunus.

Profil Muhammad Yunus?
Dikutip CNNIndonesia dari Al Jazeera, M. Yunus adalah kritikus dan lawan politik PM Sheikh Hasina.

Dia menyebut pengunduran diri Hasina sebagai “hari pembebasan kedua” bagi Bangladesh. Sebelumnya Hasina pernah menyebut Yunus sebagai “penghisap darah”.

Sebagai seorang ekonom dan bankir profesional, Yunus dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2006 karena mempelopori penggunaan kredit mikro untuk membantu orang miskin, khususnya perempuan.

Komite Hadiah Nobel Perdamaian memuji Yunus dan Grameen Bank miliknya atas upaya menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah.

Yunus mendirikan Grameen Bank pada tahun 1983, untuk menyediakan pinjaman kecil bagi para pengusaha, yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk menerima pinjaman dari bank konvensional.

Keberhasilan bank milik Yunus mengangkat masyarakat kecil keluar dari kemiskinan menginspirasi pembiayaan mikro serupa di negara-negara lain.

Berseteru dengan Hasina
Perseteruan dengan Yunus dimulai saat PM Hasina pada tahun 2008 lalu meluncurkan serangkaian penyelidikan.

Pada 2007, Yunus mengumumkan bakal membentuk partai politik, ketika Bangladesh dijalankan oleh pemerintah yang didukung militer. Namun partai itu tak kunjung dibentuk.

Selama penyelidikan, Hasina menuduh Yunus sebagai pimpinan Grameen Bank menggunakan cara kekerasan untuk menagih pinjaman dari kalangan perempuan miskin di pedesaan. Namun Yunus membantah tuduhan itu.

Dia kemudian diadili pada 2013 dengan tuduhan menerima uang tanpa izin pemerintah, termasuk Hadiah Nobel dan royalti dari sebuah buku. Dia juga dituntut berbagai tuduhan yang melibatkan perusahaan lain miliknya seperti Grameen Telecom.

Pada tahun 2023, sejumlah eks pekerja Grameen Telecom menggugat Yunus dengan tuduhan penggelapan tunjangan karyawan. Yunus lagi-lagi membantah tuduhan itu.

Awal tahun ini, pengadilan khusus di Bangladesh mendakwa Yunus dan 13 orang lainnya atas tuduhan penggelapan uang senilai US$2 juta (setara Rp32 miliar). Yunus mengaku tidak bersalah dan saat ini dibebaskan dengan jaminan.

Pendukung Yunus menilai dia sering jadi sasaran karena hubungannya yang “dingin” dengan pemerintah PM Hasina.

Eks PM Bangladesh Khaleda Bebas
Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia, dibebaskan dari tahanan rumah pada Selasa (6/8/2024) lalu, sehari setelah Sheikh Hasina mundur sebagai perdana menteri dan melarikan diri ke luar negeri.

Kantor Presiden Mohammed Shahabuddin mengatakan bahwa pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) itu telah dibebaskan, usai berdiskusi dengan para politisi.

Dilansir Al Jazeera, Sheikh Hasina dan Khaleda Zia adalah dua “musuh bebuyutan” yang telah mendominasi kepemimpinan Bangladesh sejak 1991.

Keduanya bergantian menduduki kekuasaan negara, setelah mewarisi gerakan politik dari dua penguasa paling berpengaruh di Bangladesh.

Hasina memimpin Liga Awami pimpinan ayahnya Mujibur Rahman, yang dibunuh pada tahun 1975. Sementara Khaleda mengambil alih BNP dari suaminya Ziaur Rahman, yang terbunuh pada tahun 1981.

Perseteruan Hasina versus Khaleda dikenal sebagai “Pertempuran Begum”, yang diambil dari gelar kehormatan di Asia Selatan untuk wanita berpangkat tinggi.

Sejak Hasina menang pemilu pada 2009, Khaleda jadi incaran serangkaian tuntutan pidana dan penjara. Dia menarik diri dari kehidupan publik dan meninggalkan putra sulungnya.

Khaleda Zia lahir pada 15 Agustus 1945. Kini politisi perempuan berusia 78 tahun itu disebut menderita penyakit hati, diabetes, dan masalah jantung.

Dikenal dengan nama depannya, Khaleda secara luas dianggap sebagai seorang istri yang pemalu dan ibu yang berbakti, hingga suaminya dibunuh dalam upaya kudeta militer pada tahun 1981.

Dia lalu terjun ke dunia politik, menjadi kepala partai konservatif BNP milik suaminya tiga tahun kemudian. Saat memimpin partai oposisi itu, dia bersumpah mewujudkan tujuannya yakni “membebaskan Bangladesh dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi”.

Dia dan Hasina sebenarnya bekerja sama untuk memimpin pemberontakan rakyat demi demokrasi, untuk menggulingkan penguasa militer Hossain Mohammad Ershad dari kekuasaan pada tahun 1990.

Namun persaingan politik memperburuk hubungan keduanya, dan memicu perseteruan sejak saat itu.

Pada 1991, Bangladesh menggelar pemilu bebas pertama. Khaleda menang pemilu dan menjadi wanita pertama yang memimpin Bangladesh. Dia mengganti sistem presidensial dengan bentuk pemerintahan parlementer, sehingga kekuasaan ada di tangan perdana menteri, mencabut pembatasan investasi asing, dan menjadikan pendidikan dasar wajib dan gratis.

Kemudian pada pemilu 1996, dia kalah dalam pemilu yang dimenangkan Sheikh Hasina. Khaleda kemudian terpilih lagi pada pemilu 2001, namun dibayangi kebangkitan militan Islam dan tuduhan korupsi.

Masa jabatan kedua Khaleda berakhir pada 2006, saat pemerintahan yang didukung militer mengambil alih kekuasaan di tengah ketidakstabilan politik.

Pada tahun 2018, Khaleda dan putra sulungnya diasingkan. Dia dipenjara tapi dibebaskan ke tahanan rumah pada Maret 2020, atas dasar kemanusiaan karena kesehatannya yang memburuk. [*/UT]