Jemaah Umrah Mengeluhkan Perekaman Biometrik VFS Tasheel

- Penulis

Jumat, 4 Januari 2019 - 01:26 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi

Suarindonesia – Perekaman biometrik Visa Fasilitation Service  (VFS) Tasheel  di Kantor Pos Teluk Tiram terus menjadi polemik.

Calon Jemaah umrah mengeluhkan perekaman tersebut karena justru menyulitkan mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah.

Terkait hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Kalsel, H Noor Fahmi mengaku tak punya daya.

Sebab kewenangan tersebut ada di tingkat pusat.

Ia mengaku hanya bisa memberikan usulan agar dihentikan sementara sampai benar-benar siap memberikan pelayanan ibadah umrah.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Fahmi  menyarankan proses perekaman biometrik Visa Fasilitation Service (VFS) Tasheel  di Kantor Pos Teluk Tiram yang banyak dikeluhkan masyarakat, dihentikan sementara sampai benar-benar siap memberikan pelayanan kepada mereka yang akan melakukan ibadah umrah.

“Mudah-mudahan dibatalkan karena sangat menyulitkan masyarakat yang ingin bepergian umrah dan lokasinya tidak memungkinkan,’’ ujarnya di Banjarbaru, Kamis (3/1) usai memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke 72 Kementerian Agama Kalsel.

Pendaftaran perekaman sidik jari dan retina yang mulanya online ternyata kemudian dilakukan secara offline. Kondisi ini berakibat proses pelayanan berlangsung lama.

Baca Juga :   MATI MASSAL 5.000 Ekor Ayam Dampak Pemadaman Listrik, Begini Respon PLN Barabai Kota

Sementara, tidak sedikit di antara  mereka berusia lanjut dan tidak tahan terlalu lama menunggu antrean.

Dikatakan, Kemenag juga menerima keluhan masyarakat yang merasa keberatan jika harus menunggu proses perekaman hingga larut malam itu.

Namun ujar Fahmi, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.“Kami hanya bisa menampung keluhan itu,’’ ujarnya lagi.

Fahmi mengaku, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama RI, terkait perekaman Biometrik bagi jemaah di Kalsel ini.

“Semoga pusat bisa mencarikan solusi. Keluhan ini buka hanya terjadi Kalsel. Tapi datang hampir dari seluruh Provinsi lain di Indonesia,’’ bebernya.(RW)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

DIDUKUNG Adaro, PWI Kalsel Bekali 24 Wartawan Hadapi UKW Angkatan XXIV
PANGDAM XXll/TB Didampingi Danrem 101/Ant dan Kepala BPBD Tinjau Posko Karhutla di Kalsel Sekaligus Salurkan Bantuan Presiden RI
PETIR MENGGELEGAR Tanpa Adanya Hujan di Wilayah Banjarmasin
HUJAN di KALSEL dan KALTENG Berkat Operasi Modifikasi Cuaca
KAPOLDA KALSEL Kumpul Bersama Masyarakat di Kampung Nusantara
SUMPAH PEMUDA 2026 Jangan Hanya Patriotik, Beranilah Menuntut Keadilan
DIALOG DAERAH Pembahasan Ranperda Prioritas Tahun 2027
PERSONEL BERPRESTASI di Momen Hari Sumpah Pemuda ke-98 Diberi Kapolda Kalsel Penghargaan

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:40

KPK PERIKSA BS, Ipar Eks Kepala BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:20

OPERASI PATUH 2026: Fokus Tertibkan Lawan Arus di Titik Rawan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:00

2.000 LEBIH Dapur MBG tak Layak Higiene Ditutup Permanen

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:28

PANGDAM XXll/TB Didampingi Danrem 101/Ant dan Kepala BPBD Tinjau Posko Karhutla di Kalsel Sekaligus Salurkan Bantuan Presiden RI

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:48

PEMDA DIMINTA PERKUAT Pencegahan Karhutla hingga Tingkat Desa

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:42

BNN PERKETAT PENGAWASAN Jalur Masuk Penyelundupan Narkotika

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:44

MENDIKDASMEN: Tidak Ada PHK Guru non-ASN

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:25

HUJAN TURUN, Paman Birin Ajak Peserta Pra Kongres KBB ll Sadunia Sujud Syukur

Berita Terbaru


Ilustrasi visual yang menggambarkan kesiapan bantuan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) untuk 13 kabupaten di Kalimantan Tengah. (SI/UT/@Gemini.Ai)

Kalteng

SARPRAS PERANG Cegah Karhutla untuk 13 Kabupaten

Kamis, 29 Okt 2026 - 21:59

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. (HO-Antara)

Hukum

KPK PERIKSA BS, Ipar Eks Kepala BNPB

Kamis, 29 Okt 2026 - 21:40