BGN Dukung Efisiensi Pastikan Efektivitas Penyaluran MBG

SuarIndonesia — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang mendukung penuh langkah efisiensi anggaran pemerintah dengan memastikan efektivitas penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Nanik mengemukakan, sinergi antara Kemenkeu dan BGN telah berjalan baik dalam memastikan keberlanjutan Program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara Kemenkeu dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas Program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional Program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, Program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.

Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap Program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” ucap Nanik.

Tidak ada pejabat internal terlibat kasus penipuan SPPG

Sementara itu, dilansir dari Antara, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya memastikan tidak ada pejabat internal yang terlibat dalam kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dari beberapa kasus yang ditangani, alhamdulillah tidak muncul adanya keterlibatan pejabat BGN,” katanya usai melaksanakan konferensi pers kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan praktik jual beli titik lokasi SPPG di Markas Polda NTB, Mataram, Jumat (29/5/2026).

Sony Sonjaya menyampaikan hal tersebut dengan melihat penanganan kasus serupa yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk yang terungkap di Kabupaten Lombok Timur.

Dari kasus-kasus yang terungkap dalam skala nasional tersebut, Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa korban penipuan ini rata-rata terpancing dengan modus para pelaku yang mengaku punya relasi dengan pejabat BGN.

Pada prinsipnya, kata dia, proses pengajuan oleh masyarakat untuk menjadi mitra BGN berlangsung secara daring, tidak ada tatap muka dengan pejabat BGN.

“Pendaftaran dilakukan secara online (daring), administrasi juga secara online, di lapangan itu hanya bertemu dengan petugas lapangan yang melakukan survei,” ucap dia.

Ia pun memastikan tidak ada penarikan biaya dalam proses verifikasi pengajuan oleh masyarakat sebagai mitra BGN. (*/ut)