SuarIndonesia – Kebijakan efisiensi belanja akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak signifikan pada alokasi anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pada penyusunan KUA-PPAS 2027, pagu anggaran instansi tersebut merosot hingga Rp800 miliar menjadi Rp 1,605 triliun, dari sebelumnya mencapai Rp 2,4 triliun pada APBD 2026.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menyampaikan penurunan drastis tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (21/7/2026).
Untuk menyiasati keterbatasan dana, pihak PUPR memprioritaskan proyek mendesak, menunda kegiatan non-utama, serta menghapus program yang belum mendesak.
“Untuk proyek multi-years yang sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kontraknya tetap kita lanjutkan. Yang kita efisiensikan adalah kegiatan yang belum menjadi prioritas,” ujar Yasin.
Di antara proyek yang dipastikan berlanjut adalah pembangunan Stadion Internasional Kalsel dan Rumah Dinas Jabatan Gubernur di Banjarbaru.
Sebaliknya, proyek pembangunan Kantor DPRD Kalsel di Banjarbaru resmi dicoret dari anggaran 2027 akibat kendala pembebasan lahan yang belum tuntas, membuat alokasi Rp60 miliar pada tahun sebelumnya tidak terserap.
Meski diterpa efisiensi, Yasin memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pekerjaan umum tetap terpenuhi. Pihaknya kini berharap alokasi dana dapat bertambah dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
