SuarIndonesia – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengaku terus mengupayakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk warga Banjarmasin sejak pertama kali ia memimpin Kota Banjarmasin.
Menurutnya, kebiasaan buruk masyarakat tersebut sudah berlangsung lama dan bahkan bisa menurun kepada generasi selanjutnya. Sehingga menggerus budaya sungai yang identik dengan masyarakat Banjar.
“Hampir 100 tahun lebih kebiasaan masyarakat yang buruk itu mendarah daging. Hal itu adalah dampak dari pola pemukiman penduduk yang membelakangi sungai, terutama yang ada di sekitaran bantaran Sungai Martapura,” ungkapnya saat acara dialog budaya serangkain Hari Pers Nasional di Hotel Mercure Banjarmasin, Jumat (07/02/2020).
Namun setelah dalam masa kepemimpinannya, Ibnu mengklaim bisa mengubah pola permukiman yang sudah ada tersebut menjadi seperti semula. Yaitu dengan cara mengubah posisi halaman rumah untuk menghadap ke sungai.
“Dengan begitu, otomatis warga pasti menjaga kebersihan dari halaman rumahnya. Sehingga mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai,” sebutnya.
Ia mencontohkan seperti Kampung Biru dan Kampung Hijau yang dibangun oleh Pemko Banjarmasin dengan subsidi sebesar Rp25 juta per rumah untuk mengubah bentuk dapurnya menjadi halaman.
“Per kampungnya ada 100 buah lebih yang diubah bentuk rumahnya,” tambah Ibnu.
Dengan demikian, Ibnu melanjutkan. Pelan-pelan pihaknya bisa merubah mindset masyarakat di ibu kota Kalimantan Selatan tersebut menjadi konsep ‘water front city’ atau permukiman kota yang menjadikan sungai sebagai halaman utama rumah.
Baginya, Banjarmasin merupakan kota pertama di Indonesia yang mengusung konsep ‘The River City’ untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakatnya.
Pasalnya, Ibnu menambahkan, sungai yang ada di kota Baiman itu merupakan urat nadi bagi warganya dalam kehidupan bermasyarakat.
“Kita mengenal pasar terapung yang menjadi ikon Pariwisata Kalimantan Selatan berada di Banjarmasin. Darisana kita sudah bisa melihat bahwa roda kehidupan masyarakat Banjar sangat bergantung dengan keberadaan sungai,” ucapnya
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Muhammad Noeh menyambut baik pendekatan kebudayaan yang dilakukan kepala daerah kepada masyarakatnya.
“Karena filosifi dari budaya adalah mencari persamaan,bukan perbedaan,” tuturnya.
Menurut mantan Menteri Pendidikan era SBY itu, kebudayaan berangkat dari kebersamaan, sehingga yang dicari adalah titik persamaan dari berbagai macam perbedaan yang ada di masyarakat.
“Kalau kita hidup mencari persamaan, maka apa pun permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik,” tandasnya.
Senada dengan Noeh, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi menyampaikan sebuah budaya itu berasal dari sebuah pemikiran yang menjadi kelebihan dari seorang ciptaan Tuhan yang sempurna, yaitu manusia.
Ia membeberkan, ada tiga aspek penting dalam membentuk sebuah kebudayaan, yaitu nilai, norma dan media.
“Nilai itu ya seperti pancasila dan kemudian nilai nilai lainnya, nilai ini berasal dari alam pikiran, dan mempunyai ukuran yang objektivitas. Yang kedua norma ini merupakan alat ukurnya untuk mengukur sesuatu misalnya etika dan estitika yang harus diekspresikan dengan media. Dan yang terakhir adalah media yang sangat sangat menentukan seberapa kita bisa menuangkan ekspresi kita,” ujarnya.
Semetara itu, Ketua Pelaksana Dialog Kebudayaan, Yusuf Susilo menerangkan even anugerah kebudayaan PWI pusat 2020 untuk Walikota dan Bupati kali ini merupakan acara yang keduakalinya diselenggarakan.
“Pertama kali diadakan penganugerahan ini tahun 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
