PERKARA MULYONO, Tiga Saksi Dihadirkan Ungkap soal Suap dan Gratifikasi 1,5 Miliar

- Penulis

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Perkara dua mantan pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, setelah dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yoga Pratomo, dalam sidang sebelunya di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026) lalu.

Berlanjut, Selasa (7/7/2026) dengan keterangan tiga saksi, yanki dua dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan seorang dari PT Buana Karya Bhakti (BKB), mengungkapkan krobllogis soal terdakwa Mulyono diduga menerima uang suap dan gratifikasi senilai Rp 1,5 miliar sebagai fee atau “uang apresiasi” atas pengurusan restitusi Pajak 2024  bernilai Rp 48,3 miliar

Dalam perkara selain mantan  Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, juga mantan Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjuta KPP, Dian Jaya Demega.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Cahyono Riza Adrianto SH MH itu, keduanya didakwa menerima uang Rp 1,5 miliar terkait pengurusan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit.

“Para terdakwa didakwa menerima uang sebesar Rp1,5 miliar yang diketahui atau patut diduga diberikan agar permohonan restitusi pajak disetujui,” demikian salah satu pokok dakwaan yang dibacakan jaksa KPK Yoga Pratomo di persidangan.

Dalam surat dakwaan diuraikan, perkara bermula ketika perusahaan mengajukan restitusi PPN tahun pajak 2024 senilai Rp 49,47 miliar.

Selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono kemudian menunjuk tim pemeriksa. Salah satu anggotanya adalah Dian Jaya Demega.

Tim selanjutnya melakukan pemeriksaan dan beberapa kali bertemu dengan pihak perusahaan. Pertemuan berlangsung di kantor KPP, kantor perusahaan hingga sejumlah lokasi di Banjarmasin.

Pada Oktober 2025, Dian Jaya disebut mulai berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk membahas arah pemeriksaan.

Beberapa waktu kemudian, Mulyono meminta bertemu dengan jajaran manajemen perusahaan guna membahas perkembangan restitusi.

Dalam komunikasi itu, Mulyono disebut menyampaikan bahwa wajib pajak lain di wilayah kerja KPP Madya Banjarmasin telah memberikan sejumlah uang. Sementara perusahaan tersebut belum.

Proses pemeriksaan kemudian rampung. Nilai restitusi yang semula diajukan Rp49,47 miliar disepakati menjadi Rp4 8,32 miliar.

Pada 27 November 2025, Mulyono bertemu dengan Agustinus Venansius Jenarus Genggor selaku manajer keuangan perusahaan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

Baca Juga :   DIPANGGIL Gubernur Muhidin Jajaran PLN Daerah dan Pusat

Dalam pertemuan tersebut, Mulyono didakwa meminta uang agar menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Permintaan itu disanggupi pihak perusahaan dengan nilai Rp 1,5 miliar.

Dana restitusi sebesar Rp 48,32 miliar kemudian dicairkan pada 22 Januari 2026. Setelah pencairan, uang suap disebut diserahkan secara bertahap.

Dian Jaya menerima Rp200 juta pada 26 Januari 2026 di sekitar Rumah Sakit Amanah Medical Centre (AMC) Banjarmasin.

Dari jumlah tersebut, Rp180 juta menjadi bagian Dian Jaya, sedangkan Rp20 juta diterima perantara.

Sementara Mulyono menerima Rp 1,3 miliar pada 3 Februari 2026 di area parkir Hotel Rattan Inn. Dari jumlah itu, Rp 800 juta menjadi bagian Mulyono dan Rp 500 juta diterima perantara.

Selain perkara suap, Dian Jaya juga didakwa menerima gratifikasi.

Dalam dakwaan disebutkan, Dian Jaya menerima uang senilai USD 32.700 dan Rp 100 juta yang berkaitan dengan jabatannya sebagai pemeriksa pajak.

Uang tersebut diterima dalam beberapa kesempatan pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Sebagian ditukarkan melalui money changer di Banjarmasin dan Semarang, sementara sisanya disetorkan ke rekening pribadi terdakwa.

Atas perbuatannya, Mulyono dan Dian Jaya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

Keduanya juga didakwa secara subsidair dengan Pasal 12 huruf b dan Pasal 606 ayat (2) KUHP.

Sementara khusus Dian Jaya, jaksa turut mendakwanya melanggar Pasal 12B Undang-Undang Tipikor karena diduga menerima gratifikasi.

Kedua terdawa didampingi tim kuasa hukumnya yakni Nila Prasna Paramita, yang mempersiapkan  untuk di sidang pembuktian nantinya. (ZI)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

HARI KE-18: SRU Darat Temukan 4 Korban KM Virgo di Kalteng
PERKARA KORUPSI PT Asabaru Balangan Dua Terdakwa Divonis Penjara dan Denda
MALAM INI, Tim DVI Polda Kalsel Identifikasi 10 Korban KM Virgo Transport 8
PEMILIK Kendaraan ODOL Bisa Kena Sanksi Pidana di RUU LLAJ
TRAGEDI Alfamart Gambut, Seorang Pria Ditemukan Tewas
SUARA LEDAKAN dan Membara di Alfamart Km  13 Gambut, Seorang Terduga Pelaku Diamankan
KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus
BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 20:46

PERKARA KORUPSI PT Asabaru Balangan Dua Terdakwa Divonis Penjara dan Denda

Rabu, 30 September 2026 - 20:18

361 PERSONEL JDR Jepang Dianugerahkan Satyalancana Dharma Samudera

Selasa, 29 September 2026 - 22:09

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 September 2026 - 21:51

KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus

Selasa, 29 September 2026 - 21:45

BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif

Selasa, 29 September 2026 - 21:36

8 OKTOBER, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung

Selasa, 29 September 2026 - 21:30

2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat

Selasa, 29 September 2026 - 21:26

KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif

Berita Terbaru

Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor bersama pejabat Provinsi Kalimantan Timur dan pejabag Kementan memgawali gerakan tanam padi metode PM-AAS di lahan persawahan Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paaer Utara, Rabu (30/9/2026) (Foto: HO-dokumen Humas Setda Pemkab PPU)

Kaltim

WUJUDKAN Swasembada Pangan dan Air Melalui PM-AAS

Rabu, 30 Sep 2026 - 20:38

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca