SuarIndonesia -Perkara dugaan korupsi pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan terdakwa Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang saat ini masih bergulir di PN Tipikor Banjarmasin, disorot massa KAKI Kalsel.
“Kami berharap Kejaksaan Agung bisa mengurai lagi atau mengembangkan kasus itu dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.
Karena walau bagaimanapun pengalihan IUP itu bertentangan dengan Undang Undang Minerba,” ujar Ketua KAKI Kalsel, A Husani.
Massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar aksi serta menyuarakan aspirasinya, Selasa (31/5/2022).
Disebut soal penyelidikan baru, ini memang wewenang pihak Kejaksaan Agung.“Kita minta utamanya dugaan afilasi perusahaan menerima Rp 89 Miliar dari PT PCN,” teriaknya.
Sisi lain, massa juga minta hukum berat terdakwa Bupati HSU Nonaktif H Abdul Wahid dalam perkara OTT ini.
LSM yang kerap menyuarakan aspirasi di KPK dan Kejaksaan Agung, kali ini menyambangi Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin.
Berdiri di atas mobil, Ketua KAKI Kalsel, A Husaini menyoroti kasus yang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.
Yakni perkara dugaan korupsi suap dan pencucian uang dengan terdakwa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid.
Bersama massanya meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk memutus hukuman yang berat kepada terdakwa.
”Korupsi merupakan extraordinary crime ,kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak luar biasa terutama bagi pembangunan di daerah Kalsel.
Sebab itu, korupsi juga harus ditangani secara extraordinary, dan kami minta hakim menghukum berat terdakwa dengan seadil adilnya ” seru A Husaini.
Lainnya , massa juga meminta kejaksaan menyelidiki relokasi pembangunan Puskesmas Sambung Makmur tahun anggaran 2021 dengan pagu lebih kurang Rp 8 M yang bersumber dari A0BD di Kabupaten Banjar yang diduga tidak sesuai spek .
Sementara Juru Bicara PN Banjarmasin Aris Bawono Langgeng SH MH yang menerima aksi pendemo menjamin majelis hakim yang menyidangkan baik perkara dugaan perkara korupsi suap dan pencucian uang Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid serta perkara pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu tidak bisa diintervensi dan akan memutus perkara dengan adil-seadilnya
“Kita berterima kasih untuk LSM KAKI Kalsel yang sudah menyambangi kami di PN Banjarmasin dan kami menjamin majelis hakim tidak bisa diintervensi dari pihak manapun,” ujarnya. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
