SuarIndonesia — Menteri Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Pangeran Hario Soeria Adi Kesoema meminta agar tidak membawa Kepatihan Adat berikut simbol-simbol Kesultanan dalam berpolitik.
“Mengingat tidak lama lagi kita akan memasuki tahun politik dan tahun pemilu, saya menyampaikan pesan Sultan, bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara tidak berpolitik praktis,” kata Menteri Hario dalam keterangan yang diterima di Balikpapan, Kamis (7/9/2023).
Oleh karena itu, simbol-simbol Kesultanan dilarang dibawa ke ranah politik seperti diikutkan kampanye atau dipasang di baliho calon tertentu, apalagi mendaku/klaim dirinya atau partainya didukung oleh Kesultanan.
“Diri sendiri boleh turun berpolitik, tapi jangan bawa Kepatihan, karena sekali lagi, kami dari Kesultanan bersifat netral,” tegas Adji Pangeran Hario saat deklarasi dan melantik Ketua Umum Remaong Kepatihan Selatan (RKS) Muhammad Culang. RKS adalah lembaga adat kepanjangan Kesultanan untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya.
Menanggapi pesan Menteri Adat itu, Ketua Umum RKS Muhammad Culang memastikan RKS juga netral. “Bila ada teman-teman di RKS turut berpolitik, maka tidak membawa lambang-lambang Kesultanan atau mengklaim dukungan,” tegasnya, sebagaimana dikutip AntaraNews, Kamis (7/9/2023).
Netralitas Kesultanan didasari bahwa Kesultanan adalah milik semua golongan masyarakat di Kalimantan Timur, yang seluruh wilayahnya dulu sebelum ada Republik Indonesia, adalah daulat Kesultanan. Di dalam wilayah Kutai, dari batas dengan Kerajaan Sambaliung di utara hingga Kesultanan Paser di selatan dan Kesultanan Banjar di sebelah barat dan barat daya, tinggal bermacam etnis, baik orang asli tempatan maupun para pendatang dari berbagai penjuru dunia.
“Semoga dengan demikian kita bisa turut menjaga kondusivitas dan pemilunya sendiri berjalan lancar,” demikian Menteri Adat Adji Pangeran Hario Soeria Adi Kesoema.
Remaong Kepatihan Selatan sendiri berkhidmat pada pengembalian adat dan budaya Kutai agar kembali dikenal dan dipraktikkan di masyarakat.
“Kami akan gelar pesta adat Erau, mendorong seni budaya Kutai seperti tari-tarian ditampilkan di acara-acara resmi pemerintahan, hingga memperjuangkan hal-hal tentang Kutai seperti bahasa, adat dan istiadat, menjadi pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah di Balikpapan,” kata Culang. (*/UT)
