SuarIndonesia – Aksi massa di depan Gedung DPRD Kalsel, Selasa (12/5/2026), soroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan nasib guru honorer.
Massa dari Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan dengan membawa sejumlah tuntutan krusial terkait carut-marut sektor pendidikan dan transparansi program MBG.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih terbuka mengenai mekanisme distribusi dan rincian anggaran program MBG hingga ke tingkat sekolah.
Selain itu, mereka juga menyoroti percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, saat menemui massa menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap menjaga mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen.
”Peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar UMP,” ujar Gusti Iskandar.
Dirinya menambahkan bahwa pelayanan pendidikan untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah wewenang provinsi terus berjalan secara bertahap.
Di sisi lain, Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Masrani, mengungkapkan fakta mengenai angka anak tidak sekolah (ATS) di Kalsel yang mencapai 60 hingga 70 ribu orang.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh jenjang pendidikan.”Kami sedang fokus melakukan verifikasi dan mengembalikan anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh.
Terkait guru honorer, Pak Kadis sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena adanya aturan UU ASN yang melarang pengangkatan tenaga non-ASN,” jelas Masrani.
Saat ini, gaji guru di Kalsel dilaporkan telah mencapai Rp 3,4 juta. Pemerintah Provinsi menyatakan akan terus melakukan pemetaan terhadap guru yang pensiun dan berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan guna memenuhi tuntutan massa aksi. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
