SuarIndonesia – Program Bauntung 9.9 realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dijalankan Pemprov Kalsel resmi berakhir Sabtu (9/10/2021).
Pemprov Kalsel mematok target Rp 50 miliar selama keringanan pajak berjalan dari tanggal 9 Agustus sampai 9 Oktober. Setelah program ditutup pendapatan yang dibukukan sebesar Rp 58,747 miliar.
Pendapatan terbesar bersumber dari pokok PKB terdaftar atau tunggakan Rp 52,221 miliar, sedangkan selebihnya berasal dari PKB pada BBNKB.
“Data terakhir, alhamdulillah hasilnya melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp 50 miliar,” terang Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, H. Rustamaji, Senin (11/10/2021).
Pendapatan terbesar dibukukan unit pendapatan pajak daerah (UPPD) Samsat Banjarmasin 2 sebesar Rp 12,239 miliar.
Jumlah tersebut terdiri dari PKB pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 1,549 miliar dan pokok PKB terdaftar atau tunggakan sebesar Rp 10,697 miliar.
Pendapatam terbesar kedua dicatatkan Samsat Banjarmasin 1 sebesar Rp 8,979 miliar teridir dari PKB pada BBNKB Rp 617,924 juta dan pokok PKB terdaftar Rp 8,361 miliar.
UPPD lainnya yang turut menyumbang besar terhadap pendapatan daerah adalah Samsat Banjarbaru Rp 8,705 miliar, Samsat Martapura Rp7,325 miliar, dan Samsat Batulicin Rp 6,482 miliar, sedangkan pendapatan paling rendah berada di Samsat Paringin hanya Rp 760,985 juta.
Menurut pria yang akrab disapa H. Utam, ini sasaran kepada penunggak PKB terbesar masih belum terpenuhi secara maksimal memanfaatkan kebijakan ini.
Melihat fakta tersebut ia menyebut kemungkinan strategi penagihan langsung door to door akan dilakukan serempak pada UPPD se Kalsel melalui pendampingan dari pemkab/kota atau instansi terkait.
Penunggak PKB terbesar yang dimaksud adalah pengguna kendaraan bermotor dengan klasifikasi mewah maupun besar.
“Pemerintah Provinsi Kallimantan Selatan melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, untuk kesekian kalinya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kelancaran, kemudahan, dan suksesnya pemberlakuan kebijakan relaksasi pajak daerah,” ucapnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
