SuarIndonesia — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) maupun kementerian/lembaga terkait untuk tidak lengah dan berpuas diri meski inflasi nasional pada April 2026 masih terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada April 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy) terkendali di angka 2,42 persen. Angka itu masih sesuai dengan target pemerintah, yaitu 1,5 hingga 3,5 persen, yang dinilai menguntungkan konsumen maupun produsen. Ia mengingatkan semua pihak agar terus berupaya menjaga harga komoditas tetap terkendali sesuai harga Eceran tertinggi (HET).
“Tetap kita berupaya sedikit saja di atas harga HET akan kita perjuangkan (untuk dikendalikan), ya. Ini merupakan prinsip dasar kita yang harus kita pegang teguh,” kata Tomsi dalam “Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah” yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Tomsi mengimbau masing-masing daerah agar mencermati angka inflasi di wilayahnya. Ia meminta daerah yang tingkat inflasinya berada di atas rerata nasional untuk segera melakukan langkah pengendalian.
“Sekali lagi saya minta untuk seluruh teman-teman kepala daerah dan jajarannya khususnya TPID (tim pengendalian inflasi daerah) jangan hanya mengikuti rapat, tetapi betul-betul turun,” ujar Tomsi.
Ia juga memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas yang memengaruhi indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kelima April 2026, seperti minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai merah, dan beras.
Bahkan, kata dia, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng bertambah menjadi 240 kabupaten/kota pada minggu kelima April 2026. Sebelumnya, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pada minggu keempat April 2026 sebanyak 224 kabupaten/kota.
Di sisi lain, ia meminta kementerian/lembaga maupun pemda untuk memperhatikan setiap kenaikan harga, sekalipun nominalnya tidak terlalu besar.
“Ini adalah kewajiban kita untuk mengatasinya, jadi naik 100 rupiah pun tidak boleh terjadi harusnya. Terutama berkaitan dengan komoditas yang diatur oleh pemerintah,” kata Tomsi, melansir dari Antara.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, di antaranya Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Direktur Statistik Harga BPS Sarpono serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
