ANGGOTA DPRD KALSEL Angkat Bicara Soal Keresahan Tarif Listrik Tiba-tiba “Menyengat”

- Penulis

Senin, 4 Mei 2026 - 19:15

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ir H Agus Mulia Husin, S.Pi

Ir H Agus Mulia Husin, S.Pi

SuarIndonesia – Anggota DPRD Kalsel dari Komisi III, angkat bicara soal keresahan masyarakat dari perbicangan di sosial media (sosmed) tentang tarif listrik tiba-tiba “menyengat” (kenaikan melonjak).

“Ya soal ini kita kaget juga. Memang harus dilakukan secara bijaksana dalam situsi sekarang, jangan sampai membuat masyarakat heran hingga resah, “kata Ir H Agus Mulia Husin, S.Pi.Anggota DPRD Komisi III Provinsi Kalsel dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional),ketika ditanya wartawan, Senin (4/5/2026).

Sisi lain kalau memang ada kenijakan dari PLN daerah, harus transparansi, sosialisasikan dasrnya apa, jangan bikin kaget masyarakat,” ucapnya lagi.

Intinya jangan menggangu ekonomi masyarakat, yang sudah kesulitan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).” Kita dari DPRD ini sih tak punya kewenangan atas dasarnya, kalau itu kebijakan memang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi PLN.

Keterangan lain. diketahui berdasarkan informasi terbaru yang telah diumumkan pemerintah per April-Juni 2026 baik pelanggan subsidi maupun nonsubsidi, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, Tarif Tenaga listrik (TDL),tidak ada kenaikan.

Namun banyak warga Banjarmasin hingga Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, yang ramai perbicangkan di sosmed), adanya kenikan yang dirasa tidak wajar dan tanpa pemberitahuan.

Warganet ramai membicarakan kenaikan tagihan yang dinilai drastis, dengan contoh kenaikan hingga Rp 450.000 (dari Rp 800.000 ke Rp 1.250.000) pada tagihan dua meteran.

Meskipun seringkali kenaikan disebabkan oleh penggunaan listrik yang berlebihan, keluhan warga kali ini menyoroti kenaikan yang tidak lazim, sering terjadi setelah program diskon berakhir atau adanya penyesuaian tarif.

“Pantas bayar listrik jadi Rp 1 juta lebih. Bisa PLN menaikkan tarif kadada (tidak ada) pemberitahuan Padahal dilihat sama saja pemakaian seperti bulan yang lalu), harusnya Rp 800 an saja,” ucap Nadya, warga Kuripan Banjarmasin, sebelumnya.

Lain lagi komentar warga Gambut Kabupaten Banjar. “Betul kita mengalami dan jadi heran,” ucap Gusti Desy, warga Jalan Irigasi Komplek BSD Rt 15.

Baca Juga :   SUASANA HARU Mediasi Sengekta PHK di Banjarbaru Berakhir Damai Diwarnai Tangisan-Pelukan

Disebut, di rumah biasanya lima hari habis isi Rp 50 ribu.”Pas habis setelah lebaran tadi, isi lagi 50 ribu, eh empat hari sudah habis,” komentarnya.

Banyak lagi komen soal tarif tiba-tiba “menyengat”. Biasanya kalau soal ini akan dijawab adalah masalah umum yang sering memicu kepanikan.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, kenaikan ini jarang terjadi karena tarif naik, melainkan lebih sering disebabkan oleh faktor pemakaian, teknis atau kebocoran

Sebelum taginan dihadapi bulan ini, warga Banjarmasin juga heboh terkait kenaikan tagihan listrik yang dirasa tidak wajar dan tanpa pemberitahuan, bahkan beberapa pengguna melaporkan lonjakan drastis pada Mei 2026.

Keluhan mencakup tagihan yang naik signifikan meskipun pemakaian dirasa stabil, memicu keresahan dan laporan ke Ombudsman terkait layanan

Aduan kelistrikan di Kalsel, termasuk di area perkotaan, sempat melonjak tinggi terkait ketidakstabilan dan tagihan, berdasarkan catatan akhir tahun, warga mengharapkan transparansi dari pihak terkait mengenai lonjakan tagihan.

Sementara dari catatan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepanjang 2025 ada sebutkan persoalan layanan kelistrikan di wilayah terpencil, mulai dari sambungan listrik desa hingga tegangan yang tidak stabil di puskesmas dan sekolah, menjadi salah satu sorotan utam sepanjang 2025.

Bahkan, jumlah keluhan di sektor energi dan kelistrikan selama Januari sampai November tahun lalu mencapai 36 laporan, jauh melonjak dibanding 2024 yang hanya 8 aduan.

“Mayoritas aduan memang berasal dari wilayah terpencil. Kalau di perkotaan, relatif lebih sedikit dan umumnya terkait tagihan listrik atau penertiban P2TL,” ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman. (HM/ZI)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

OTONOMI DAERAH Wujudkan Kemandirian Kelola Potensi
POLRI akan Miskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU
SKK MIGAS Temukan 13 Sumur dengan Cadangan Minyak 1 Juta Barel
MULAI Hari ini, Harga Solar dan Pertamax Turbo Naik!
PIMPIN PERBAKIN KALSEL; Rais Ruhayat Targetkan Kebangkitan Prestasi
PULUHAN TERSANGKA Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi Diungkap Polda Kalsel, Begini Modusnya
TERBAKAR-AMBRUK Kios Pedagang Bawang dan Sembako di Pasar Baru Banjarmasin
MENSOS Syaifullah: Pengadaan Sekolah Rakyat Bebas dari Korupsi

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 20:09

OTONOMI DAERAH Wujudkan Kemandirian Kelola Potensi

Senin, 4 Mei 2026 - 20:04

POLRI akan Miskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

Senin, 4 Mei 2026 - 19:55

SKK MIGAS Temukan 13 Sumur dengan Cadangan Minyak 1 Juta Barel

Senin, 4 Mei 2026 - 19:49

MULAI Hari ini, Harga Solar dan Pertamax Turbo Naik!

Senin, 4 Mei 2026 - 16:04

PIMPIN PERBAKIN KALSEL; Rais Ruhayat Targetkan Kebangkitan Prestasi

Senin, 4 Mei 2026 - 15:25

PULUHAN TERSANGKA Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi Diungkap Polda Kalsel, Begini Modusnya

Senin, 4 Mei 2026 - 13:41

TERBAKAR-AMBRUK Kios Pedagang Bawang dan Sembako di Pasar Baru Banjarmasin

Minggu, 3 Mei 2026 - 21:20

MENSOS Syaifullah: Pengadaan Sekolah Rakyat Bebas dari Korupsi

Berita Terbaru

Tim bulu tangkis China kembali menegaskan dominasinya di panggung beregu putra dunia dengan mempertahankan gelar juara Piala Thomas 2026 setelah menundukkan Prancis dengan skor 3-1 pada laga final di Forum Horsens, Denmark, Senin (04/05/26) dinihari. (Foto: Istimewa)

Olahraga

CHINA Juara Thomas Cup 2026

Senin, 4 Mei 2026 - 20:20

Otonomi daerah mewujudkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan harapan bangsa. (Foto: Medcen Kalsel)

Kalsel

OTONOMI DAERAH Wujudkan Kemandirian Kelola Potensi

Senin, 4 Mei 2026 - 20:09

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca