KUNJUNGAN SPESIFIK Komisi III DPR RI Besok ke Polda dan Kejati Kalsel, Inilah yang akan Dibahas

Bagikan :
KUNJUNGAN SPESIFIK Komisi III DPR RI Besok ke Polda dan Kejati Kalsel, Inilah yang akan Dibahas

SuarIndonesiaKunjungan  spesifik rombongan Komisi III DPR RI, sesuai rencana besok, Jumat (19/11/2021) ke Mapolda dan Kejati Kalimantan Selatan.

Dari keterangan diperoleh, rombongan dalam kaitan masa persidangan II TAHUN sidang 2021-2022 tanggal 19 sampai 20 November 2021.

Untuk tim rombongan informasinya diketuai Ir Pangeran Khairul Saleh M.M. yang Wakil Ketua Komisi III DPR-RI dari F-PAN.

Kemudian, Atteria Dahlan, Gilang Dhitelafararez, H. Safaruddin, semua anggota dari F-PDI Perjuangan. H Rudy Mas’ud SE, ME, . anggota F-P.Golkar, Ir Endro  Hermono MBA dan Muhammad Rahul anggota F-P Gerindra.

Ary Regahni Ben Bahat SH, anggota F-P.NASDEM, H. Agung Budi Santoso SH, MH, anggota F-P Demokrat dan Dr. HR Achmad Dimyati Natakusumah SH, MH, anggota F-PKS.

“Iya semua sudah dijadwalkan dan kita rombongan menuju Polda dan Kejati Kalsel,” kata Pangeran Khairul Saleh, ketika dikonfirmasi soal rencana itu, Kamis (18/11/2021).

Baca Juga :

PANGERAN Khairul Saleh Minta Polisi Kedepankan Sisi Humanis Terkait Pemanggilan BEM Unmul

Bahkan rencana itu juga diketahui serta dibenarkan Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol M Rifai dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel, Romadu Novelino SH.

“.Namun sepengetahuan kami bahwa kunjungan tersebut dilaksanakan di Polda Kalsel,” tambah Romadu Novelino.

Pada bagian lain disebut, Pangeran Khairul Saleh, dalam kunjungan spesifik, tentunya Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi dengan menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber.

Seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa.

“Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan,” jelasnya.

Bahkan juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni Pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga :

PIMPINAN KOMISI III Apresiasi Pernyataan Keras Jaksa Agung, Pangeran Khairul Saleh: Belum Puas dengan Kinerja Anak Buahnya

Yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan anggaran Negara.

Sehingga anggaran negara tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat terdampak.

Selain itu, stagnasi ekonomi nasional akibat Covid-19 yang berdampak pada seluruh bidang kehidupan menjadi perhatian penting karena berdampak pada meningkatnya kejahatan.

“Dalam kerangka itu, diperlukan sinergitas antara aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta pelaksanaan PPKM Level 1 hingga Level 4 di seluruh wilayah Indonesia.

Utamanya di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga menyangkut arah dan kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya lagi.

Sebagai wujud komitmen Polri dalam mengawal program pemulihan ekonomi nasional oleh Pemerintah, institusi Polri membentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang dibentuk pada bulan Agustus Tahun 2020 yang dikomandoi oleh Kabareskrim Polri dan dipimpin Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sebagai Kepala Satgas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PEN Bareskrim Polri ini memiliki misi untuk mendukung dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, benar, tepat sasaran, dan akuntabel.

Selain itu, peran lainnya adalah melakukan sinergitas dengan institusi hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam hal pertukaran data.

Di sini lanjutnya, selain informasi untuk asistensi, serta juga melakukan upaya deteksi pencegahan apabila ada penyimpangan.

Ditanya Persoalan Hukum apa menjadi perhatian di Provinsi Kalsel ?.

Ia mengakatan adalah besarnya Anggaran Negara maupun APBD yang digunakan dalam pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Kalsel sekaligus penanganan pandemi Covid-19.

Dalam hal realisasi program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sampai dengan semester I tahun 2021 adalah agai berikut.

Klaster perlindungan sosial, telah tersalur Rp. 62.03 miliar kepada 89.670 Keluarga Penerima Manfaat.

Bansos Sembako telah tersalur Rp63.11 miliar kepada 157.856 Keluarga Penerima Manfaat.

Bansos Tunai telah tersalur Rp66.59 miliar. Kartu pra kerja telah tersalur senilai Rp149,47 miliar kepada 42.105 penerima manfaat, serta BLT Dana Desa telah tersalur sebesar Rp25.36 miliar.

Adapun untuk klaster Kesehatan telah tersalur sebesar Rp109,21 miliar yang diperuntukkan bagi pembayaran atas pengajuan klaim pasien di 29 Rumah Sakit di Kalsel.

Besarnya anggaran negara yang juga diambil dari rakyat tersebut harus dipastikan benar-benar terserap dengan tepat sasaran kepada masyarakat dan menyentuh aspek terdampak.

Sehingga diperlukan pengawalan dan pengawasan yang melekat dari aparat penegak hukum utamanya Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan realisasi anggaran PEN ini dengan melakukan verifikasi berapa anggaran yang sudah disalurkan, dan berapa banyak anggaran yang sudah terserap.

Kemudian ingin mengetahui daerah dalam melakukan pemantauan terhadap rekanan yang memenangi tender atau melaksanaan pekerjaan anggaran PEN untuk menghindari penyimpangan.

Apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga pihak Polda perlu melakukan deteksi dini dan pengawasan agar aktivitas yang dilakukan tidak memberikan kerugian terhadap masyarakat.

Serta perlu ada tindakan tegas apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan. Selain itu, Penerapan PPKM di setiap daerah selalu dilakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaannya.

Karena meskipun mulai terjadi penurunan kasus aktif di beberapa daerah, namun masih terdapat daerah yang mengalami peningkatan kasus.

Salah satu daerah di luar Jawa Bali yang kasus aktifnya cukup tinggi adalah Kalimantan Selatan, dengan Tingkat Keterisian RS (BOR) juga tertinggi ketiga secara nasional (60%), Tingkat Kematian (CFR) 3,1% sedikit di atas nasional.

Testing yang masih rendah dengan positivity-rate yang tinggi. Selanjutnya vaksinasi di Provinsi Kalsel mencapai 15,55%, dan masih jauh berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 26,91% menjadi pekerjaaan rumah.

Dan harus menjadi perhatian serius agar Kepolisian Daerah dan Pemda serta unsur-unsur pemerintah lainnya dapat mempercepat proses vaksinasi warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Potensi Persoalan Hukum di Masa Pandemi Covid 19, selain persoalan pengawasan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Kalsel, terdapat persoalan lain yang terkait dengan pandemi Covid-19 yang juga perlu mendapatkan perhatian serius oleh aparat penegak hukum.

Yaitu terkait upaya penimbunan vaksin, oksigen, obat-obatan, pangan dan bahan pokok serta ketidakpatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

Meningkatnya puluhan ribu kasus dan kematian akibat pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan kelangkaan oksigen dan obat-obatan hendaknya menjadi pelajaran dan evaluasi agar bagaimana proses pengamanan, pendataan, dan pendistribusian vaksin di Provinsi Kalsel.

Oleh karena itu lanjut Pangeran Khairul Saleh, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalsel, Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penegakan hukum terkait pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara, penyelewengan dan penyimpangan untuk memaksimalkan hadirnya negara dalam membantu kesulitan masyarakat di masa sulit pandemi,” pungkasnya. (ZI)

 180 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!