KPK: Pejabat Sudah Tak Takut Korupsi

- Penulis

Kamis, 12 September 2024 - 21:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy



Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. (detikcom/KurniawanFadilah)

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. (detikcom/KurniawanFadilah)

SuarIndonesia — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pejabat di Indonesia sekarang tidak takut untuk melakukan korupsi. Hal itulah yang membuat indeks persepsi korupsi di Indonesia menurun.

“Saya kan juga banyak menerima informasi dan mendengar cerita dari para penyelenggara negara pejabat-pejabat. Sekarang orang nggak takut lagi Pak untuk korupsi,” kata Alex di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024), dikutip dari detikNews.

Alex mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu memiliki risiko yang rendah. Namun bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi.

“Korupsi itu di Indonesia itu risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high risk, korupsi itu risiko rendah, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tinggi,” katanya.

Alex mengungkap sulitnya membuat korupsi menjadi berisiko tinggi. Dia pun mencontohkan Singapura dan Hong Kong yang kini tegas menindak pelaku korupsi.

“Di Indonesia kita belum mendapatkan momentum seperti itu. Belum ada pimpinan negara yang berani men-declare zero tolerance terhadap korupsi. Dengan kekuasaan memerintahkan seluruh aparat untuk memerangi korupsi, kita belum pernah punya pimpinan seperti itu,” sebutnya.

Nawawi: KPK Bayi Reformasi!

Sementara itu, Nawawi Pomolango Ketua KPK sementara menekankan bahwa KPK lahir karena tuntutan reformasi, bukan lahir karena era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Nawawi pun meminta agar hal tersebut tak dibalik.

Nawawi dalam acara diskusi di kawasan Ciawi, Bogor, Kamis (12/9/2024). (detikcom/Adrial Akbar)

Hal tersebut dikatakan Nawawi dalam acara diskusi di kawasan Ciawi, Bogor, Kamis (12/9/2024). Awalnya Nawawi menceritakan awal mula KPK yang dilahirkan, namun terlambat.

Baca Juga :   5 FAKTA Gubernur Kalsel Kabur Usai tak Terjaring OTT KPK

“Maka setelah lewat 1 tahun 4 bulan itulah baru kemudian lahir namanya komisi pemberantasan korupsi. Lewat 1 tahun 4 bulan, dari perintah (undang-undang) yang diperintahkan,” kata Nawawi.

Nawawi mengakui memang KPK lahir di zaman Megawati. Namun pembentukan KPK dilakukan karena adanya tuntutan reformasi.

“Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak-balik. Bayi ini adalah bayi reformasi,” kata dia.

Nawawi lantas meminta publik untuk tidak membolak-balikkan fakta. Ia mengatakan jangan ada anggapan seolah-olah KPK dibentuk karena Megawati.

“Jangan dibalik. Seakan-akan bayi ini (KPK) anak kandung pemerintahan Megawati, yang lahir di jaman reformasi. Jangan dibuat seperti itu,” tambahnya.

Nawawi lantas membeberkan tugas KPK secara undang-undang. Nawawi mengatakan bahwa KPK memiliki sejumlah tugas. Salah satunya adalah koordinasi dan supervisi.

“Itu akan bertugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan. Satu paket itu,” ujarnya. (*/UT)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BGN Larang SPPG Gunakan Gas Melon dan Beras Subsidi
DIMUSNAHKAN Narkotika Senilai 33,8 Miliar, Selamatkan Hampir 300 Ribu Jiwa
KEMENKES Terapkan Efisiensi Pengadaan Obat dan Rombak Sistem Akreditasi RS
FEBRIE Adriansyah Ditahan Kejagung!
SH, Nenek 70 Tahun Diduga Edarkan Sabu
POLRI: Bhabinkamtibmas tidak Berwenang Pungut Pajak
KUNTADI Dilantik jadi Jampidsus
DPRD KALSEL Dorong Program Rumah Layak Huni, Ribuan Unit BSPS Disiapkan 2026
Tag :

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 22:31

PROPAM Ops Gaktiplin Terhadap Personel Polresta Banjarmasin dan Polsek

Senin, 27 Juli 2026 - 22:10

PEMADAMAAN yang Meluas- Beruntun, Komisi III DPRD Kalsel Panggil Kembali PLN

Senin, 27 Juli 2026 - 20:32

GUBERNUR Muhidin: Dua Gangguan Penyebab Pemadaman Listrik

Senin, 27 Juli 2026 - 16:05

DIMUSNAHKAN Narkotika Senilai 33,8 Miliar, Selamatkan Hampir 300 Ribu Jiwa

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:31

CHINA OPEN 2026: Fajar/Fikri Juara, Sukses Pertahankan Gelar!

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:16

SEORANG PEKERJA di Warung Makan Ditemukan Tak Bernyawa di Pangkalan Ojek

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:11

RUMAH AMBRUK Seluruh Penghuni Dievakuasi, Enam Luka-luka dan Seorang Meninggal Dunia

Sabtu, 25 Juli 2026 - 21:52

KOBARAN API Ludeskan Delapan Rumah, Empat Warga Terluka

Berita Terbaru

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah) saat konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026). (Foto: Antara/Anita Permata D)

Nasional

BGN Larang SPPG Gunakan Gas Melon dan Beras Subsidi

Senin, 27 Jul 2026 - 19:58

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca