KPK: Pejabat Sudah Tak Takut Korupsi

- Penulis

Kamis, 12 September 2024 - 21:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy



Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. (detikcom/KurniawanFadilah)

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. (detikcom/KurniawanFadilah)

SuarIndonesia — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pejabat di Indonesia sekarang tidak takut untuk melakukan korupsi. Hal itulah yang membuat indeks persepsi korupsi di Indonesia menurun.

“Saya kan juga banyak menerima informasi dan mendengar cerita dari para penyelenggara negara pejabat-pejabat. Sekarang orang nggak takut lagi Pak untuk korupsi,” kata Alex di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024), dikutip dari detikNews.

Alex mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu memiliki risiko yang rendah. Namun bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi.

“Korupsi itu di Indonesia itu risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high risk, korupsi itu risiko rendah, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tinggi,” katanya.

Alex mengungkap sulitnya membuat korupsi menjadi berisiko tinggi. Dia pun mencontohkan Singapura dan Hong Kong yang kini tegas menindak pelaku korupsi.

“Di Indonesia kita belum mendapatkan momentum seperti itu. Belum ada pimpinan negara yang berani men-declare zero tolerance terhadap korupsi. Dengan kekuasaan memerintahkan seluruh aparat untuk memerangi korupsi, kita belum pernah punya pimpinan seperti itu,” sebutnya.

Nawawi: KPK Bayi Reformasi!

Sementara itu, Nawawi Pomolango Ketua KPK sementara menekankan bahwa KPK lahir karena tuntutan reformasi, bukan lahir karena era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Nawawi pun meminta agar hal tersebut tak dibalik.

Nawawi dalam acara diskusi di kawasan Ciawi, Bogor, Kamis (12/9/2024). (detikcom/Adrial Akbar)

Hal tersebut dikatakan Nawawi dalam acara diskusi di kawasan Ciawi, Bogor, Kamis (12/9/2024). Awalnya Nawawi menceritakan awal mula KPK yang dilahirkan, namun terlambat.

Baca Juga :   BERAWAL CANDAAN Berujung Pembunuhan, Ini Ungkapan Pelaku saat Rekaulang

“Maka setelah lewat 1 tahun 4 bulan itulah baru kemudian lahir namanya komisi pemberantasan korupsi. Lewat 1 tahun 4 bulan, dari perintah (undang-undang) yang diperintahkan,” kata Nawawi.

Nawawi mengakui memang KPK lahir di zaman Megawati. Namun pembentukan KPK dilakukan karena adanya tuntutan reformasi.

“Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak-balik. Bayi ini adalah bayi reformasi,” kata dia.

Nawawi lantas meminta publik untuk tidak membolak-balikkan fakta. Ia mengatakan jangan ada anggapan seolah-olah KPK dibentuk karena Megawati.

“Jangan dibalik. Seakan-akan bayi ini (KPK) anak kandung pemerintahan Megawati, yang lahir di jaman reformasi. Jangan dibuat seperti itu,” tambahnya.

Nawawi lantas membeberkan tugas KPK secara undang-undang. Nawawi mengatakan bahwa KPK memiliki sejumlah tugas. Salah satunya adalah koordinasi dan supervisi.

“Itu akan bertugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan. Satu paket itu,” ujarnya. (*/UT)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BMKG: 15 Pesawat Dikerahkan untuk OMC di Tiga Provinsi
DIGRATISKAN 19 LAYANAN Pencatatan Hak Cipta
BELUM LAPORKAN BO, 700 Ribu Badan Usaha Masih Diblokir Kemenkum
KONTEN KREATOR Bobon Santoso, Aksi Sosial “Kuali Merah Putih” untuk Relawan Karhutla di Kalsel dan Salurkan Bantuan Presiden
BANTUAN BERAS untuk 33,2 Juta Penerima Desil 1
LIGA 2 CHAMPIONSHIP: Barito Putera Kandaskan PSBS Biak 3-0
KASUS EMPAT PELABUHAN: KPK Periksa Mantan Kepala KSOP Samarinda
26 OKTOBER, Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh 2026
Tag :

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:36

BMKG: 15 Pesawat Dikerahkan untuk OMC di Tiga Provinsi

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:14

DIGRATISKAN 19 LAYANAN Pencatatan Hak Cipta

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:06

BELUM LAPORKAN BO, 700 Ribu Badan Usaha Masih Diblokir Kemenkum

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:19

KAPOLDA KALSEL, Gagas Forum Rektor dan “Crisis Center” Atasi Karhutla, Ciptakan Kamtibmas hingga Mendukung Pendidikan Unggul

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:04

SINERGI KAMTIBMAS Forkopimda Kalsel bersama Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Begini Penekanan Kapolda

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:57

ANCAMAN Asap Karhutla, Kapolsek Banjarmasin Tengah Turun Bagikan Masker

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:50

OPERASI PATUH INTAN 2026 Polresta Banjarmasin Kerahkan 85 Personel, ETLE Dioptimalkan

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:39

SERATUS PERSONEL BKO Perkuat Penanganan Karhutla di Kalsel, Diterima Kapolda

Berita Terbaru

Sebanyak 15 pesawat dikerahkan untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca yang difokuskan di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, guna mengantisipasi serta menanggulangi potensi bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan maupun banjir. (Foto ilustrasi: SI/UT/Gemini.Ai)

Nasional

BMKG: 15 Pesawat Dikerahkan untuk OMC di Tiga Provinsi

Senin, 26 Okt 2026 - 20:36

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026). (Foto: Antara/Laily Rahmawaty)

Hukum

DIGRATISKAN 19 LAYANAN Pencatatan Hak Cipta

Senin, 26 Okt 2026 - 20:14

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca