KETUA Dewas KPK Merasa Putusan PTUN Nurul Ghufron Terasa Cepat

SuarIndonesia — Dewan pengawas (Dewas) KPK menyebut gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terasa cepat. Keputusan penetapan penundaan pembacaan putusan sidang etik dikeluarkan PTUN pada Senin (20/5) atau sehari sebelum putusan dibacakan.

“Hari Senin dia baca kan dan hari Senin sorenya sudah terdengar bahwa akan kita akan membacakan putusan, sudah terdengar sore hari ada penundaan. Memang penundaan ini sangat cepat,” terang Ketua Dewas, Tumpak H Panggabean dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2024).

Tumpak mengatakan saat itu pihaknya pun belum menerima gugatan yang diajukan oleh Ghufron ke PTUN. Tumpak mengaku tidak memahami mengapa proses itu begitu cepat. Dia hanya menyebut terdapat keterangan ‘mendesak’ yang tertuang dalam penetapan PTUN tersebut.

“Kami sendiri belum pernah menerima gugatan TUN yang diajukan oleh saudara Ghufron, sampai ini hari belum pernah, karena belum dimuat ke e-court,” kata Tumpak seperti dikutip detikNews.

“Tanggal 27 baru dimuat tetapi penetapannya sudah keluar untuk ini. Ya kita tidak tahu karna majelis mengatakan ini adalah alasan yang mendesak,” pungkasnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menunda pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Perintah itu tertera dalam putusan sela PTUN Jakarta atas gugatan yang diajukan Ghufron.

“Mengabulkan permohonan penundaan penggugat. Memerintahkan tergugat untuk menunda tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024,” demikian putusan sela PTUN Jakarta seperti dilihat dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (20/5/2024).

Putusan sela perkara dengan nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT itu diketok majelis hakim PTUN Jakarta siang ini. Majelis hakim memerintahkan panitera PTUN Jakarta untuk menyampaikan salinan putusan ini ke pihak-pihak terkait.

“Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berkaitan; menangguhkan biaya yang timbul akibat Penetapan ini diperhitungkan dalam Putusan akhir,” tulisnya. [*/UT]