SuarIndonesia – Massa dari LSM (Lembaga Swadaya Masyatakat) KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia) Kalsel, melakukan aksi depan Kator Kejasaan Tinggi di Jalan D.I Panjaitan Banjarmasin, kamis (23/6/2022).
Ada beberapa hal dalam orasi disamaikan Ketua KAKI Kalsel, A Husaini yakni penyelidikan dalam pengadaan lahan pada pembangunan bendungan Tapin.
Ini berdasarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Kalimantan Selatan Nomor : Print /02.03/FD.2/05/2022 yang diteken Kajati Kalsel, Dr Mukri SH MH.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan proyek strategis nasional ini, dan adanya dugaan mafia tanah sebelumnya itu.
“Usut tuntas dan tidak pandaag bulu. Kami mendukung sepenuhnya penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalsel.
Dimana tranparansi kepada publik. Ini bisa melibatkan banyak pihak terkait.
Segera tuntaskan kasus tersebut dan tetapkan tersangka jika sudah ada unsur kerugian negara,” ucap Husaini.
Massa yang dihadapi Kasi Penkum, Ramadu Novelino SH MH mengatakan, apa yang di sampaikan akan diteruskan ke pimpinan.
“Dalam penangan perkara waduk yang ada di Tapin harus berhati- hati jangan sampai menggebu-gebu nantinya berujung tidak baik.
Kita tidak ada yang tebang pilih, semua dilaksanakan sesuai dengan SOP.
Intinya profesional, hanya memang semua dilaksanakan dengan hati-hati dan kami harapkan rekan-rekan, tetap dukung pantau terus kinerja Kejaksaan ,” ujarnya.
Sisi lain menyinggung sidang kasus korupsi atas OTT KPK yang sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Dimana KPK sudah menetapkan terdakwa mantan Bupati HSU H Abdul Wahid serta pejabat lainnya dan dalam persidangan menghadirkan saksi Marwoto yang merupakan pejabat di PUPR Kabupaten HSU.
Disebut sebut ada dugaan aliran dana fee proyek yang juga mengalir ke LSM) mencapai Rp 200 juta lebih.
“Ini sesuai fakta persidangan bahwa uang tutup mulut diambil dari fee proyek yang dikumpulkan Bapak Marwoto untuk menutupi kasus pembangunan RSUD Pambalah Batung.
Bahkan ada juga yang mengatakan pembebasan tanah dalam proyek RSUD tersebut,” beber Husaini.
Dari itu katanya, buka siapa LSM tersebut dan menetapkan tersangka jika fakta itu benar.”Kami mendesak Jaksa KPK agar menetapkan tersangka,” ujarnya lagi. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
