JELANG Voting DK PBB, AS Ancam Veto Resolusi Gencatan Gaza

SuarIndonesia — Amerika Serikat (AS) mengeluarkan ancaman veto jelang voting Dewan Keamanan PBB. Voting ini terkait resolusi gencatan di Gaza, Palestina.

Adapun ancaman ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield. Mereka ingin memvoting resolusi gencatan senjata baru di Gaza yang diusulkan Aljazair.

Dia memperingatkan jika resolusi usulan Aljazair yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diajukan untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan (DK) PBB, maka resolusi tersebut tidak akan diadopsi oleh Washington.

Dilansir detikNews dari CNN, Minggu (18/2/2024), Thomas-Greenfield mengatakan AS sedang mengupayakan kesepakatan antara Israel dan Hamas yang akan mencakup pembebasan sandera dan menghentikan pertempuran setidaknya selama enam minggu.

“Selama seminggu terakhir, Presiden Biden telah melakukan beberapa panggilan telepon dengan Perdana Menteri Netanyahu, serta para pemimpin Mesir dan Qatar, untuk mendorong kesepakatan ini. Meskipun kesenjangan masih ada, elemen-elemen kuncinya sudah dibahas,” katanya.

“Kami percaya kesepakatan ini mewakili peluang terbaik untuk menyatukan kembali semua sandera dengan keluarga mereka dan memungkinkan jeda berkepanjangan dalam pertempuran, yang akan memungkinkan lebih banyak makanan, air, bahan bakar, obat-obatan, dan kebutuhan penting lainnya yang dapat menyelamatkan nyawa warga sipil Palestina. sangat membutuhkannya,” sambungnya.

Dia menganggap resolusi yang diajukan malah tak akan mencapai tujuan itu. Dia menyebut AS tidak akan mendukung resolusi itu.

“Resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan, sebaliknya, tidak akan mencapai tujuan tersebut, dan bahkan mungkin bertentangan dengan tujuan tersebut… Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak mendukung tindakan terhadap rancangan resolusi ini. Jika rancangan undang-undang tersebut menghasilkan pemungutan suara, maka rancangan undang-undang tersebut tidak akan diadopsi,” ujar Thomas-Greenfield.

Rabu lalu, negara-negara Arab di PBB menegaskan kembali dukungan mereka terhadap rancangan resolusi Aljazair, yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan di tengah ancaman invasi darat Israel ke Rafah.

Dalam konferensi pers bersama anggota lainnya, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mendesak PBB untuk bertindak dan mengatakan kelompok tersebut yakin ada dukungan ‘besar’ terhadap usulan resolusi tersebut.

Dalam pernyataannya pada hari Sabtu, Thomas-Greenfield meminta Dewan Keamanan PBB untuk memastikan ‘tindakan apa pun yang kami ambil dalam beberapa hari mendatang akan meningkatkan tekanan pada Hamas untuk menerima proposal yang dibahas’ dan bahwa AS akan terus terlibat dalam diplomasi. Dia mengklaim AS ‘akan berterus terang’ kepada para pemimpin Israel dan regional mengenai harapan mereka untuk melindungi lebih dari satu juta warga sipil Rafah.

“Sangat penting bagi pihak-pihak lain untuk memberikan kesempatan terbaik bagi proses ini untuk berhasil, dibandingkan memaksakan langkah-langkah yang menempatkannya – dan peluang bagi resolusi berkelanjutan terkait perang – dalam bahaya,” kata pernyataan itu.

Usul Rancangan Alternatif Resolusi DK PBB
Selain itu, AS juga mengusulkan rancangan alternatif resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata “gencatan senjata” dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah “gencatan senjata” yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2/2024) waktu setempat, “menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga”.

Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini”.

Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

Jelang Voting
Kini DK PBB akan menggelar voting atau pemungutan suara terhadap draf resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

Voting ini akan digelar ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menjadi tempat berlindung bagi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari perang. Tel Aviv menyebut serangan ke Rafah sebagai bagian dari misi menghancurkan Hamas.

Namun, Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari AS yang merupakan sekutu terdekatnya. [*/UT]