Suarindonesia – Di zaman saat ini bahkan sejatinya guna meraup keuntungan, pemerintah daerah tidak lagis menitikberatkan terhadap pajak.
Sebagaimana yang pernah diutarakan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Indro Baskoro pada 2017 silam, untuk menambah pendapatan tidak hanya fokus dengan retribusi dan pajak, tapi fokus ke Badan Umum Milik Daerah (BUMD) dan pemanpaatan aset.
Saat ini, Pemprov Kalsel mempunyai beberapa BUMD yang bisa menjadi sandaran menambah penghasilan.
BUMD tersebut adalah PT Bank Pembangunan Banua (Bank Kalsel), PT Bangun Banua, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jamkrida Kalsel.
Selain dari BUMD itu, pemprov juga menyuntikan dana kepada perusahaan swasta Bank Perkresitan Rakyat (BPR).
Dari seluruh badan usah yang ada, PT Bangun Banua (BB) tidak bekrontribusi secara langsung.
Sebab di tahun 2019 ini perusda tersebut tidak memberikan target dividen atau bagi hasil kepada kas daerah.
Bangun Banua hanya berkontribusi melalui anak perusahaan yang dibentuk beraama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III yaitu PT Ambang Barito Persada (Ambapers) sebesar Rp23 miliar per tahun.
Sampai dengan saat ini, realisasi bagi hasil PT Ambapers sudah sebesar Rp21, 895 miliar.
Dividen tertinggi kepada pemprov terbesar diberikan Bank Kalsel.
Dari target Rp49 miliar, sampai saat ini sudah terealisasi Rp20,290 miliar. Kemudian Askrida dan Jamkrida sama-sama ditarget Rp600 juta pertahun.
Jamkrida sudah memberikan bagi hasil sebesar Rp113, 6 juta dan Askrida masih kosong.
Sedangkan PBR ditarget bagi hasil Rp200 juta dan terealisasi Rp213 juta atau melebihi target.
Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprov Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyebut sejatinya setiap perusda berkontribuai untuk menguatkan fiskal pemda dan menguatkan kemandirian perekonomian daerah.
Dikatakan Hanifah, pihaknya akan menugaskan Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah seluruh perusda yang di dalamnya ada penyertaan modal Pemprov Kalsel.
“Hal ini langkah awal penting untuk mengetahui permasalahan dan intervensi yang harus segera kita lakukan.
Sama-sama kita ketahui perusahan-perusahaan daerah ini seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata utk kemandirian fiskal daerah,” ujar Hanifah, Rabu (3/7) lalu.
Menurut Hanifah, sebagaimana arahan Sekdaprov, Abdul Haris, perlu pemetaaan dan perencanaan untuk menuntaskan permasalahan perusda yang belum berkontribusi terhadap keuangan daerah. “Kita akan mendorong perusahaan daerah berperan aktif untuk memberi kontribusi pendapatan daerah,” ucapnya. (RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
