SuarIndonesia – Disorot kinerja PT PLN Kalselteng yang dinilai kurang maksimal. “Kita meminta kepada pihak PT PLN memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih dimaksimalkan,” kata Ketua DPRD Kalsel.
“Coba, terlambat sedikit saja masyarakat dalam membayar kewajiban, pasti dikenakan denda,” tambahnya.
Kejadian lain yang juga disorot Ketua DPRD langsung pernah melaporkan ke PLN mengenai kondisi ada tiang listrik mau roboh di Desa Sarang Burung, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten HSU.
“Sampai sekarang PLN tidak ada respon, semoga dengan teguran tadi ada tindak lanjut untuk perbaikan dan segera ditindaklanjuti karena sangat membahayakan masyarakat,” ucapnya.
Sisi lain dari keterangan, Jumat (6/9/2024) ada pula yang mengeluhkan penyediaan listrik untuk perumahan baru.
Salah satu kendala dalam pembangunan perumahan baru adalah lambannya penyediaan listrik, sementara nasabah yang sudah akad kredit tentunya ingin segera menempati hunian.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman) Kalsel, Hj Wahidah Mukhtar, baru-baru ini.”Kalau permasalahan yang sering terjadi terkait penyediaan listrik adalah soal material yang sering dikabarkan kosong.
“Kami bingung dengan aturan pihak PLN yang sering berubah-ubah. Khususnya material, kadang ada, kadang kosong. Ada PLN yang menyediakan, tapi bisa pula kami yang harus beli,” ungkap Wj Wahidah
Sedangkan Ketua Umum Apersi H Junaidi Abdillah dikutip tribun, mengatakan, mereka butuh bantuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berjalan baik.
“Terkait perizinan, pertanahan, kelistrikan, perbankan, agar didukung. Kalau salah satu tidak jalan, maka memperlambat proses penyediaan rumah masyarakat yang notabene adalah program presiden,” ujarnya. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
