SuarIndoneeia – Pasangan calon yang unggul dalam penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina – Ariffin Noor, disangkakan melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 73 UU Pilkada No 10 tahun 2016.
Paslon petahan tersebut dilaporkan Ananda-Mushaffa Zakir ke Bawaslu Kalsel, Selasa (12/1/2021).
Ananda datang didampingi tim penasihat hukum. Salah satu tim penasihat Ananda dan Mushaffa Zakir, adalah advokat kondang, Bambang Widjojanto.
Kehadiran mereka menyerahkan 56 alat bukti dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Ibnu Sina, selaku petahana berpasangan dengan Arifin Noor.
Dari 56 alat bukti tersebut, Bambang mengatakan diduga Ibnu Sina melakukan kecurangan dengan cara mengendalikan oknum penyelenggara Pilkada.
Ia tak merincikan oknum tersebut dari jajaran KPU atau Bawaslu serta peran tugas yang terkait oknum tersebut, apakah penyelenggara di tingkat TPS atau kecamatan.
“Ada penyelenggara pemilu yang sudah dibayar, walaupun dia sudah mendapat gaji dari anggaran negara.
Tindakan membayar itu, kalau betul dan saksi kami mengatakan itu, ini kecurangan yang tadi saya sebut fundamental dan sangat luar bisa sekali,” tegasnya.
Ia menerangkan, pada saat Ibnu Sina masih menjabat sebagai walikota aktif atau belum mendaftar sebagai paslon, yang dengan cerdik memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye terselubung.
Kedua, pada masa kampanye dan masa tenang pilkada, di mana berbagai pelanggaran serius telah terjadi termasuk dengan melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kampanye dan mempengaruhi warga untuk menjatuhkan pilihannya pada paslon nomor 2 tersebut.
“Yang jelas kami mendalilkan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 73 UU Pilkada Nomor tahun 2016,” tegasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
