SuarIndonesia – Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalsel, usulkan adanya badan usaha milik daerah (BUMD) agar dapat mengendalikan harga pangan di daerah.
“Kami mempertanyakan kenapa Pemprov Kalsel tidak membangun BUMD sebagai pengendalian pengelolaan ketahanan pangan, seperti daerah Provinsi Jakarta,”
Hal ini dikatakan mereka saat rapat dengar dengar pendapat bersama bersama DPRD Kalsel dan dinas terkait, rabu (20/4/2022)
Sebagai contoh, menurut mereka saat ini terjadi kelangkaan minyak goreng, bila sudah ada BUMD tersebut maka tidak akan berpengaruh dengan harga minyak goreng.
“BUMD akan berperan menjaga stabilitas harga, dan tidak akan meresahkan masyarakat,”
Lanjut mereka berbicara tentang perusahaan daerah tidak berkaca pada mencari keuntungan, namun bagaimana bermanfaat bagi masyarakat,
” lain halnya dengan perusahaan swasta yang ingin mengambil keuntungan”
Lanjutnya, akan mengawal hasil dalam rapat ini selama satu bulan lamanya. “Kita akan bersurat lagi dalam satu bulan bagaimana hasilnya,” ucapnya.
Meskipun begitu hasilnya tentu tidak serta merta langsung jadi karena harus melalui kajian, menyerap aspirasi dari masyarakat dan potensi wilayah di Kalsel.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin mengatakan, mengenai usulan tentang BUMD ketahanan pangan sangat bagus dan akan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk dibahas bersama-sama di tingkat eksekutif dan legislatif.
“Kata pa sekda akan dicoba bersama-sama namun tentu tidak serta merta langsung jadi karena harus melalui kajian dan tentunya kita akan minta masukan dari teman-teman Cipayung Plus, agar dapat terealisasi,” ucapnya.
Sehingga dirinya berharap jika BUMD ini terwujud persoalan ketahanan pangan di Kalsel dapat teratasi dan tidak terjadi lagi seperti kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
