SuarIndonesia — Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), memperkuat pengawasan terhadap aktivitas impor di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Pemeriksa Bea dan Cukai KPPBC TMP C Jagoi Babang, Gumilar Mochamad Luthfi di Bengkayang, Senin (28/7/2025), mengatakan langkah tersebut dinilai efektif dalam menjaga kepatuhan pelaku usaha dan mendorong peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor energi.
“Pengawasan menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh aktivitas impor berjalan sesuai aturan. Terlebih untuk komoditas strategis seperti impor listrik oleh PT PLN dari Malaysia,” ujarnya.
Ia mengatakan pengawasan dilakukan secara ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta menghindari potensi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan. Upaya ini juga berperan besar dalam menjaga kinerja penerimaan negara dari sektor lintas batas.
Gumilar menyebut bahwa impor listrik oleh PT PLN melalui perbatasan Jagoi Babang merupakan salah satu kegiatan yang diawasi secara intensif. Selain menyokong kebutuhan energi di wilayah perbatasan, aktivitas ini juga menjadi sumber penerimaan negara.
“Bea Cukai memastikan seluruh proses impor, termasuk pembayaran bea masuk dan pajak, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini juga bagian dari penguatan tata kelola impor yang akuntabel,” ujarnya.
Berdasarkan data KPPBC Jagoi Babang, penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) hingga Mei 2025 tercatat mencapai Rp62,43 miliar, terdiri dari PPN sebesar Rp50,87 miliar dan PPh sebesar Rp11,56 miliar.
Peningkatan penerimaan ini disebut sebagai hasil nyata dari kombinasi pengawasan yang efektif dan sinergi antarinstansi dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha di wilayah perbatasan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar tetap patuh terhadap ketentuan impor dan perpajakan,” kata Gumilar, dilansir ANTARANews.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan jalur perdagangan lintas batas.
Selain menjaga penerimaan negara, kata dia, pengawasan yang ketat juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
“Semua ini untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan negara yang tertib, produktif, dan berkontribusi,” ujarnya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
