Suarindonesia – Baliho bando di kota Banjarmasin mulai ditertibkan dan saat sampai saat ini sudah mulai dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kota Banjarmasin kepada pengusaha yang mendirikan atau onwer baliho bando.
Pemberhentian izin baliho bando mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan. Dalam pasal 18 ayat (3) peraturan itu disebutkan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Ir H Muryanta mengatakan saat ini sudah dilakukan tahap sosialisasi kepada para pemilik baliho untuk membongkar konstruksi baliho bando yang melintang di atas jalan tersebut.
“Izin baliho bando di Kota Banjarmasin sudah dihentikan izin pemasangannya oleh Pemerintah Kota Banjarmasin terhitung sejak awal tahun 2019 sudah kami sosialisasikan juga agar sesegeranya dapat membongkar baliho bando ini,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (18/1).
Dikatakan mantan Kadis Sungai dan Drainase menyebutkan ads 14 baliho bando di sejumlah ruas jalan di Banjarmasin yang izinnya sudah habis dan rata-rata baliho bando habis izin pada pertengahan 2018 lalu serta hanya menyisakan satu baliho bando yang habis masa izin tanggal 20 Januari 2019 lusa.
Meski hanya satu yang masih tersisa aktif izin pemasangannya, Muryanta tetap pukul rata keseluruhan pemilik baliho bando tidak diberikan toleransi agar sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan baik pemilik baliho bando maupun dari pemerintah.
‘’Masih kita rapatkan ini harap ditunggu saja keputusannya kapan dilakukan pembongkaran. Tapi kalau pihak pengusaha mau berkenan membongkar sendiri setelah sosialisasi ini lebih baik,” ungkapnya.
Dengan diberhentikannya izin baliho bando, Muryanta mengaku tidak ingin menutup rezeki dari pengusaha advertising dengan kebijakan pemilik baliho bando boleh mendirikan baliho di samping jalan sebagai pengganti baliho bando yang dibongkar tadi.
‘’Silakan saja pasang baliho biasa di sampingnya kan bisa, boleh saja. Kami tidak ingin juga pengusaha advertising merasa dirugikan karena izin pemasangan baliho bando dihentikan,” kata Muryanta.
Muryanta berkeyakinan para pengusaha pasti tkeberatan dengan kebijakan izin baliho bando yang dihentikan. “Tetapi mau bagaimana kalau peraturan seperti itu, mau tidak mau ya kita ikuti tetapi semuanya bukan harga mati. Apa pun pasti bisa dimusyawarahkan, tapi kita ikuti dulu peraturan,” katanya
Ditambahkan Muryanta dengan dicabutnya izin baliho bando oleh pemko Banjarmasin secara otomatis berdampak pada pengurangan PAD dari pajak iklan di baliho bando yang berkisar sampai dengan Rp800 juta per tahunnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
