PRESIDEN Jokowi: Data Pertahanan tak Bisa Semua Dibuka

SuarIndonesia — Presiden Joko Widodo menyatakan data tentang pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka kepada publik.

Jokowi menyampaikan itu menyikapi debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu malam (7/1/2024). Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang meminta Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan.

“Karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa,” ucap Jokowi di Serang, Banten kutip SuarIndonesia dari detikNews, Senin (8/1/2024).

Menurutnya, debat ketiga Pilpres 2024 juga tidak edukatif karena banyak momen saling menyerang pribadi antarcapres.

Jokowi mengatakan saling serang wajar dilakukan asal kebijakan atau visi yang jadi objeknya. Bukan personal atau pribadi calon presiden.

“Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi,” kata Jokowi.

Jokowi menilai masyarakat pasti kecewa dengan debat ketiga yang digelar KPU pada Minggu malam kemarin (7/1/2024).

KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas.

“Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.

Dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar KPU, capres nomor urut 3 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dicecar oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Prabowo diminta membuka data pertahanan Indonesia. Namun, dia tidak bisa memaparkannya dalam debat karena menyangkut rahasia negara. Dia menawarkan forum lain.

Akan tetapi, Anies dan Ganjar bersikeras Prabowo membuka data tentang pertahanan Indonesia dalam debat. Menurut dia, transparansi perlu dilakukan Prabowo selaku Menteri Pertahanan yang sedang menjabat.

Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertahanan merupakan aspek yang membahayakan kedaulatan negara jika dibuka kepada publik. Diatur dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara. [*/UT]