SuarIndonesia – Warga Desa Karya Bakti, Kusan Tengah, Tanah Bumbu inginkan adanya Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pasalnya banyak anak- anak menyelesaikan pendidikan hanya tingkat SMP.
“SMA/ SMK disini hanya ada di perkotaan dan akses jalannya sangat jauh,” ucap Kepala Desa Karya Bakti, Mahdin dihadapan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, Sabtu (11/2/2023).
Mahdin juga menyebutkan, keinginan memiliki SMA ini sudah bertahun tahun bahkan telah di sepakati beberapa desa yang berdekatan dengan desa Karya Bakti.
“Lima desa sangat mendukung berdirinya SMA. Lahan pembangunnya pun tengah dihibahkan sekitar 2.5 hektar. Mudah-mudahan usulan kami bisa direalisasikan provinsi,” harapnya.
Lanjut Mahdin, pendidikan tingkat SMA menjadi sangat penting di desanya. Selain meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Menunjang infornasi di desa diperlukan jaringan internet yakni tower pengantar signal, sangat membantu bukan hanya bagi pemdes saja, melainkan kebutuhan sekolah juga ,” katanya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi merespon dengan langsung berkomunikasi via telepon dengan Kepala Bappeda, Ariadi Noor, untuk membicarakan hal ini supaya dapat menjadi skala program prioritas pembangunan daerah.
“Kusan Tengah ini hampir mirip dengan Kecamatan Batulicin, puluhan tahun berdiri belum juga memiliki sekolah tetapi akhirnya berhasil dibangun.
Tentu saja, Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanbu bersama-sama naik ke pusat untuk menarik APBN,” katanya
Selanjutnya, dia membeberkan, untuk merealisasikan pembangunan pada sektor dunia pendidikan alokasi anggarannya harus terserap sebesar 20 persen.
“Namun, APBD sifatnya hanya menutupi saja. selebihnya bisa melalui APBN Yang diturunkan melalui DAK karena diluar dari 20 persen itu tidak terlaksana,” ujarnya
Menurut dia, sesuai dengan anjuran pemerintah pendidikan minimal 12 tahun, sehingga perlu adanya sinergi antara pusat dan daerah agar pemerataannya bisa tercapai.
“Mereka tak hanya sekolah dari TK, SD sampai SMP saja. Belum lagi berbicara di tingkat universitas.
Sehingga, aspirasi ini perlu kita kawal ke rumah banjar sesuai kewenangannya pemerintah provinsi,” Bebernya. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
