SuarIndonesia — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta agar penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 agar dikonsultasikan dengan lembaga keagamaan.
Ma’ruf menyadari kontroversi yang ditimbulkan oleh aturan tersebut. Oleh karenanya, dia menyarankan supaya penyusunan beleid tak semata menimbang aspek kesehatan.
“Saya menyarankan supaya mendengar, berkonsultasi dengan pihak-pihak lembaga keagamaan. Jangan hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja, tapi juga aspek keagamaannya,” kata Ma’ruf di Bantul, DIY, Rabu (7/8/2024).
Kata Ma’ruf, langkah ini demi meminimalisir terjadinya silang pendapat yang tentunya kontraproduktif.
“Jadi saya minta itu nanti didalami, dirundingkan, dan didengarkan. Sehingga nanti kemudian bisa bagaimana pelaksanaannya supaya tidak terjadi benturan-benturan,” ujarnya, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terutama Pasal 103 ayat 4 menuai kegaduhan karena dianggap melegalkan hubungan seksual usia dini.
PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo salah satunya mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.
Aturan tersebut dituang dalam pasal 103 yang merinci soal pelayanan kesehatan reproduksi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan penyediaan alat kontrasepsi bukan untuk pelajar, melainkan untuk usia sekolah.
“Sebenarnya ini (alat kontrasepsi) diarahkan untuk usia sekolah, bukan buat pelajar,” kata Budi di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024) kemarin.
Budi mengatakan di beberapa daerah masih banyak masyarakat dengan usia sekolah yang menikah. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan mereka untuk diberikan alat kontrasepsi. [*/UT]
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
