SuarIndonesia – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se -Kalsel melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Kalsel, Tolak pembahasan RKUHP oleh DPR RI, Rabu (6/7/2022)
Dalam orasinya, salah satu Koordinator Aksi dari BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Alpianur mengungkapkan bahwa aksi tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia dan terpusat di Jakarta.
Pihaknya juga memahami keterbatasan lembaga legislatif di tingkat provinsi dalam menangani masalah yang menjadi kewenangan pusat.
Namun pihaknya mewakili masyarakat ingin mengetahui sikap dan komitmen anggota DPRD Kalimantan Selatan dalam menanggapi dilanjutkannya pembahasan RKUHP oleh DPR RI.
“Kami hanya ingin tahu, apakah bapak ibu yang ada di DPRD Kalimantan Selatan ini pro atau kontra dengan pasal-pasal yang kontroversial itu,” tuturnya di hadapan peserta aksi.
Peserta aksi ditemui sejumlah anggota legislatif, di antaranya Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias; Anggota Komisi II, Karlie Hanafi Kalianda dan Anggota Komisi IV, Sahrujani.
Dalam orasinya, salah satu Koordinator Aksi dari BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Alpianur mengungkapkan bahwa aksi tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia dan terpusat di Jakarta.
Pihaknya juga memahami keterbatasan lembaga legislatif di tingkat provinsi dalam menangani masalah yang menjadi kewenangan pusat.
Mahasiswa mengakui, pihaknya mewakili masyarakat ingin mengetahui sikap dan komitmen anggota DPRD Kalimantan Selatan dalam menanggapi dilanjutkannya pembahasan RKUHP oleh DPR RI.
“Kami hanya ingin tahu, apakah bapak ibu yang ada di DPRD Kalimantan Selatan ini pro atau kontra dengan pasal-pasal yang kontroversial itu,” tuturnya di hadapan peserta aksi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Komisi II, Karlie Hanafi Kalianda, mengakui bahwa pihaknya belum mengantongi naskah rancangan payung hukum itu.
Apalagi pemerintah pusat dan DPR RI juga belum membuka naskahnya kepada publik.
“Di tengah-tengah aksi tadi baru kita dapat kabar kalau draft-nya sudah dibuka ke publik dan sedang dilakukan rapat oleh Komisi III DPR RI yang dipimpin legislator Kalsel, Pangeran Khairul Saleh,” tuturnya usai keluar dari lokasi aksi.
Lanjut Karlie hanafi, perlu kajian mendalam bersama para pakar dan pembedahan pasal demi pasal yang dianggap bermasalah.
Seperti tentang kebebasan berpendapat yang dinilai akan hilang karena dinilai masih ‘abu-abu’ dalam naskahnya.
Ia juga mengakui ada kekhawatiran di benak sebagian besar pihak, jika ada pasal karet yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Maka dari itu, perlu kajian mendalam. Jika memang ada potensi tersebut, maka dapat diajukan uji materiil di MK,” katanya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
