Suarindonesia – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang akan menggunakan kotak suara berbahan kardus atau karton pada Pemilu 2019. Hal itu karena pertimbangan biaya.
“Itu karena aspek biaya, dulu kami juga menolak yang sama, tetapi akhirnya kami melihat hal-hal tersebut,” ujar Hasto Kristiyanto usai konsolidasi dengan kader partai PDI Perjuangan di Asahan, Minggu (16/12).
Namun, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin itu menekankan pentingnya pengawasan saat pengambilan suara di setiap TPS dan dokumen C1 sebagai bukti hukum yang harus dicermati. Selain itu, rekapitulasi penggunaan kartu suara juga harus diawasi bersama.
“Kita punya komitmen untuk membangun sistem demokrasi yang baik. KPU netral, Bawaslu netral,” kata Hasto.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan kotak suara berbahan kardus itu kedap air dan tetap aman digunakan. Penggunaan kotak suara kardus itu sudah diterapkan sejak empat kali pemilu.
“Kotak suara berbahan karton kedap air bukan hal baru tapi sudah dilakukan di Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017 dan di 2018,” katanya.
Dia mengatakan relatif tidak ada laporan pemilu terganggu karena menggunakan karton kedap air.
Meski demikian, KPU Bantul DIY menerima sekitar 70 kotak suara kardus dalam kondisi rusak karena basah saat pengiriman.
Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritisi kebijakan KPU yang akan menggunakan kotak suara berbahan kardus di Pemilu 2019. Kredibilitas pelaksanaan pemilu pun diragukan.
“Hal ini semakin menambah keraguan masyarakat mengenai kredibilitas pemilu mendatang. Saat ini kan marak ancaman Pemilu 2019 berlangsung tidak adil. Mulai dari tercecernya KTP elektronik hingga daftar pemilih yang juga masih bermasalah,” kata anggota BPN Prabowo-Sandi, Chusni Mubarok dikutip Antaradi Jakarta, Sabtu (15/12).
Selain itu, dia menilai, kondisi fisik kotak suara berbahan kardus akan memunculkan kecurigaan di masyarakat.
Ketua DPP Partai Gerindra ituenjelaskan seharusnya KPU peka dengan perkara semacam itu. Menurutnya, indikasi kecurangan di Pilpres 2019 sudah sangat jelas.
Menurutnya, jika hal ini tidak dapat dicegah KPU, maka dikhawatirkan masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaannya kepada penyelenggara pemilu.
“Bahkan siapapun bisa buka kardus itu tanpa berbekas atau tanpa buka gemboknya. Sepertinya banyak orang juga bisa lakukan itu, artinya gembok tidak ada artinya,” ujarnya.
Dia menilai alasan penghematan memang diperlukan, namun untuk urusan kotak suara merupakan salah satu hal yang mendasar dalam pelaksanaan pemilu sehingga sisi keamanannya harus diutamakan.(CNNIndonesia/RA)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
